Kejagung Periksa Pejabat Kemenperin Terkait Dugaan Kasus Korupsi Impor Garam


98 view
Kejagung Periksa Pejabat Kemenperin Terkait Dugaan Kasus Korupsi Impor Garam
(Foto: dok. Kejagung)
Kejagung Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Korupsi Import Garam Industri 
Jakarta (SIB)
Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022.
Kali ini tim penyidik yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Ardiansyah memeriksa pejabat Kementerian Perindustrian sebagai saksi.
"Saksi yang diperiksa yaitu YHA selaku Pelaksana pada Sub Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Selasa (24/1).
Menurut Kapuspenkum Kejagung yang akrab disapa Ketut, saksi YHA diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022 atas nama tersangka MK.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022," tukasnya.
Seperti diketahui dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah, mantan Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin, berinisial MK; Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin, berinisial FJ; Kepala Sub Direktorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin, berinisial YA.
Kemudian, Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam, berinisial FTT dan SW alias ST selaku Manager Pemasaran PT Sumatraco Langgeng Makmur/Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi dan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur, YN
Para tersangka dijerat pasal sangkaan yakni melanggar Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Pasal 5; Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terkait kronologis kasus tersebut, Ketut menduga pihak Kemendag meloloskan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton, atau senilai Rp 2 triliun lebih tanpa pertimbangan stok garam lokal.
"Bahwa pada tahun 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560 tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah," kata Ketut.
Para importir, sambungnya, mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi, dengan perbandingan harga yang cukup tinggi. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian perekenomian negara.
"Tim Penyelidik telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang yang terkait dan mendapat dokumen-dokumen yang relevan. Setelah dilakukan analisa dan gelar perkara, disimpulkan bahwa terhadap perkara impor garam industri telah ditemukan adanya peristiwa pidana. Sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang peristiwa tersebut, serta menemukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut," pungkasnya. (H3/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com