Kejagung Periksa Presdir dan Dirut PT Dini Nusa Kusuma Terkait Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan


347 view
Kejagung Periksa Presdir dan Dirut PT Dini Nusa Kusuma Terkait Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan
Foto: Dok. Kejagung
Kapuspenkum kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyampaikan keterangan penyidikan kasus dugaan korupsi satelit pada Kemhan. 

Jakarta (SIB)

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Presiden Direktur dan Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021 yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp800 miliar.


"Presiden Direktur dan Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma diperiksa sebagai saksi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Ebenezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (18/1).


Mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menambahkan pemeriksaan kedua saksi, dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.


Sebelumnya, Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam keterangan persnya mengungkapkan bukti kuat adanya indikasi pelanggaran lantaran proyek tersebut tidak dianggarkan di Kemenhan.


“Selain itu, masih ada waktu sekitar 3 tahun lagi. Kenapa proyek tersebut tetap dilakukan,”kata Febrie Ardiansyah beberapa waktu lalu.


Febrie juga mengungkapkan pihaknya telah menemukan beberapa dokumen yang diduga terkait proyek tersebut.


Namun sambungnya, dalam penelusuran barang-barang bukti ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Selain itu, mantan Direktur Penyidikan pada Kejagung menegaskan saat ini pihaknya sudah memeriksa 11 orang saksi.


“Kami sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta ataupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, jumlah yang diperiksa ada 11 orang,” ungkapnya.


Tidak menutup kemungkinan para saksi atau pihak-pihak yang akan diperiksa, semakin bertambah.


“Tentunya jaksa tidak ceroboh, ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor,” ujarnya.


Febrie menambahkan penyidik sudah mengelar ekspose dan menemukan alat bukti cukup untuk penyidikan. Surat perintah penyidikan dengan Nomor Print 08 tanggal 14 Januari 2022.


Proyek satelit Kemhan itu terjadi pada 2015, yang kala itu Kemhan dipimpin Ryamizard Ryacudu. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur. (H3/d)

Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com