Kejagung Selidiki Auditor BPK Diduga Halangi Penyidikan Skandal Jiwasraya

* Jaksa Agung: Hitungan BPK, Kerugian Negara Kasus Asabri Rp 22,78 T

258 view
Kejagung Selidiki Auditor BPK Diduga Halangi Penyidikan Skandal Jiwasraya
(Dhani Irawan/detikcom)
Ilustrasi Kejagung
Jakarta (SIB)
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga menghalangi penyidikan pada kasus korupsi di Jiwasraya. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah membenarkan hal itu.

Febrie menerangkan pihaknya telah memeriksa auditor BPK itu dan mendalami keterangannya. Namun, dia tidak mengungkap identitas auditor BPK itu.

"Hanya pendalaman saja, ada anggota BPK yang melakukan dugaan menghalang-halangi penyidikan," kata Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/5).

"Saya jawab ya, ada, masih dalam pendalaman. Kita tunggu," kata Burhanuddin.Terpisah, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyebut ada auditor BPK yang saat ini tengah dilakukan pendalaman oleh penyidik Kejagung. Dia pun meminta publik menunggu perkembangannya.

Respons Ketua BPK
Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan pihaknya memang menerima satu laporan mengenai dugaan auditor BPK yang menghalangi penyidikan kasus Jiwasraya. Dia pun meminta publik untuk melihat perkembangannya.

"Dan kalau ditanyakan apakah ada dari BPK dari BPK cuman satu laporannya, dari kita. Kemudian apakah ada yang di dalamnya? Menurut pendapat saya kita tunggu perkembangan selanjutnya, tapi penting untuk kami sampaikan sejauh ini inilah informasi yang bisa kami ungkap ke publik. Jadi bukan tidak ada, tapi ini adalah informasi yang bisa kita ungkap ke publik," ungkapnya.

Diketahui, perkara Jiwasraya ini telah sampai tahap kasasi. Kejagung telah mengajukan kasasi atas putusan banding 6 terdakwa Jiwasraya pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menyebut telah memberikan petunjuk kasasi itu kepada direktur penuntutan.

"Aku sudah kasih petunjuk dirtut (direktur penuntut) untuk kasasi, tapi sudah dilaksanakan apa belum saya belum tahu, semua (kasasi)," kata Ali kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/3).

Ali menerangkan alasan pihaknya juga mengajukan kasasi kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang putusan bandingnya bahkan tidak diubah oleh PT Jakarta. Pengajuan kasasi kepada mereka berdua itu karena pengembalian barang bukti itu diserahkan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikembalikan pada negara.

"Tadi, ada barang bukti yang dikembalikan, ya (terkait aset). Tanah dikembalikan atau dikasih ke pihak ketiga, lamanya nggak tahu lupa saya, padahal kita tuntut tentu dikembalikan ke negara," tuturnya.

Ali mengatakan keputusan Kejagung untuk mengajukan permohonan kasasi tidak hanya didasari karena perubahan hukuman fisik berupa badan, tapi juga meliputi denda dan barang bukti yang berubah di putusan banding.

"Karena ada denda yang nggak dijatuhkan. Di Undang-Undang Korupsi itu kan pidana badan dan denda itu pakai frasa dan, jadi harus dua-duanya dijatuhkan. Kemudian ada barang bukti yang kita tuntut untuk negara, itu dikembalikan ke pihak-pihak ketiga. Itu kita masih kurang paslah, cukup alasan setelah diinventarisir, ada sebagian barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan, adanya denda yang tidak dipenuhi oleh hakim," terangnya.

Kerugian Negara
Di kasus terpisah, Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil perhitungan tetap kerugian negara dalam skandal ASABRI. Jaksa Agung mengatakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ASABRI sebesar Rp 22,78 triliun.

"Kerugian negara Rp 22,78 triliun, ada sedikit pergeseran dari perkiraan perhitungan awal," kata ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/5).

Burhanuddin mengatakan pihaknya telah menerima hasil kerugian keuangan negara pada 27 Mei.

"Secara faktanya 27 Mei kami sudah menerima bukti hasil perhitungan untuk PT ASABRI dan tanggal 28 Mei, kami telah menyerahkan berkas perkara dan tersangka serta tersangka," tuturnya.

LENGKAP
Diketahui, dalam kasus ini ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik pun telah menyatakan berkas perkara 7 dari 9 tersangka itu telah lengkap. Berkas perkara ketujuh tersangka akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang.

"Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyatakan 7 Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT ASABRI hasil penyidikan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, telah lengkap (P-21)," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5/2021).

Adapun berkas ketujuh tersangka yang dinyatakan lengkap (P-21), masing-masing atas nama:

1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri selaku Dirut PT ASABRI periode tahun 2011 s/d Maret 2016
2. Letjen Purn Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero) periode Maret 2016 s/d Juli 2020
3. Bachtiar Effendi selaku Mantan Direktur Keuangan PT ASABRI periode Oktober 2008-Juni 2014;
4. Hari Setianto selaku Direktur PT. ASABRI (Persero) periode 2013 s/d 2014 dan 2015 s/d 2019;
5. Ilham W Siregar selaku Kadiv Investasi PT ASABRI Juli 2012 s/d Januari 2017;
6. Lukman Purnomosidi selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan;
7. Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation.

Dalam perkara ini, total terdapat 9 tersangka, ada 2 berkas perkara tersangka lainnya yang dinyatakan belum lengkap. Dua berkas perkara tersangka yang belum lengkap adalah tersangka Benny Tjokrosaputro (Direktur PT Hanson Internasional) dan tersangka Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra).

"Masih dalam penelitian kelengkapan syarat formal maupun kelengkapan syarat materiil," kata Leonard. (detikcom/c))
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com