Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi di Garuda

* Erick Thohir Serahkan Bukti-bukti

464 view
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi di Garuda
Foto: Antara/Aprillio Akbar
SALAM KOMANDO: Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan depan) melakukan salam komando saat menerima kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir (kiri depan) di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Komplek Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1). 
Jakarta (SIB)
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir berkaitan dengan penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait pembelian pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Burhanuddin menegaskan, BUMN itu harus benar-benar bersih dari praktik korupsi.

"Laporan Garuda untuk pembelian ATR 72-600 dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

Di tempat yang sama, Erick menyinggung pula soal perannya yang ingin BUMN bersih ketika membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut korupsi di Jiwasraya dan ASABRI. Sedangkan perihal dugaan korupsi di Garuda Indonesia, Erick mengaku telah menyerahkan bukti-bukti berupa audit investigasi.

"Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi tetapi yang sudah kita ketahui juga secara data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah khususnya hari ini yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72-600," kata Erick.

"Ini yang tentu kami juga serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan karena kita sudah bukan eranya saling menuduh tetapi mesti ada fakta yang diberikan," imbuhnya.

Burhanuddin sempat menyebut inisial ES di balik perkara ini. Diketahui pula bila pengadaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia terjadi sekitar 2013-2014.

"Untuk ATR 72-600 ini zaman ES dan ES sekarang masih ada dalam tahanan. Zaman direktur utamanya ES," ucap Burhanuddin.

Tidak disebutkan jelas siapa ES yang dimaksud. Tetapi bila merunut dari inisial itu dan jabatannya, diketahui nama Emirsyah Satar. Dia saat ini masih menghuni Lapas Sukamiskin terkait perkara korupsi yang diusut KPK dengan hukuman 8 tahun penjara.

Dalam kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN, Burhanuddin memastikan, penyelidikan di lingkungan BUMN tidak akan berhenti di indikasi korupsi Garuda Indonesia.

“Kalau pengembangan pasti, insyaallah tidak akan berhenti di sini, akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih,” tegasnya.

Serahkan bukti
Erick Thohir menyerahkan bukti-bukti dari hasil audit investigasi BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait pengadaan pesawat ATR 72-600 yang dilakukan Garuda Indonesia.

"Kami serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan, karena kita eranya bukan lagi saling menuduh tetapi mesti ada fakta yang diberikan," ujar Erick kepada wartawan saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Proyek pengadaan pesawat ATR 72-600 melalui leasing merupakan pengembangan kasus lama yang terjadi pada zaman mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Pada 2013, maskapai pelat merah itu menggarap proyek pengadaan 35 unit pesawat ATR 72-600 untuk melayani penerbangan jarak dekat di berbagai daerah di Indonesia.

Kala itu, perseroan mendatangkan pesawat ATR 72-600 untuk melayani rute-rute penerbangan jarak tempuh kurang dari 900 mil laut, karena pesawat itu diklaim punya kapabilitas untuk menjangkau bandara-bandara kecil dengan landasan pacu kurang dari 1.600 meter.

Namun, seiring berjalannya waktu perseroan lantas mengembalikan pesawat tersebut kepada pihak lessor karena dianggap kurang cocok beroperasi di Indonesia.

Dalam laporannya kepada Kejaksaan Agung, Erick juga menyampaikan tentang rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

Saat ini, maskapai Garuda sedang dilanda badai keuangan akibat salah kelola di masa lalu yang mengakibatkan utang perusahaan membengkak hingga Rp140 triliun.

Kementerian BUMN lantas mengambil langkah restrukturisasi untuk menyelamatkan maskapai pelat merah itu.
Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan fokus melakukan transformasi agar Garuda bisa lebih akuntabel, profesional, dan transparan.

"Ini bukan sekedar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi menyeluruh," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada indikasi korupsi dengan merk berbeda terkait proses pengadaan pesawat terbang hingga lessor yang kini sedang melilit Garuda.

Erick menegaskan, pihaknya sedang melakukan upaya pembersihan berbagai perusahaan pelat merah dari indikasi pelanggaran hukum, salah satunya Garuda Indonesia.

"Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan inilah tujuan utama kami terus menyehatkan BUMN tersebut," katanya.

Erick menegaskan, bersih-bersih yang dilakukan di tubuh Garuda Indonesia dari indikasi korupsi akan terus dilakukan. Dia menyatakan juga bakal menyelidiki pengadaan pesawat yang lain.

"Dari laporan yang sudah jadi penyelidikan dan melengkapi, apalagi dapat data dari BPKP. Tentu hari ini ATR 72-600 yang sedang diselidiki. Apakah ada pesawat lain? Dimungkinkan, karena kita mau selesaikan untuk transparansi," ucapnya.

Kalaupun nantinya akan ditemukan kembali indikasi korupsi dalam pengadaan pesawat di Garuda Indonesia, Erick menjamin tidak akan mengganggu proses restrukturisasi yang sedang berlangsung.

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN telah melakukan pemetaan terkait lessor-lessor yang bermasalah dengan yang tidak.

"Apakah jadi hambatan penyelesaian lessor? Tidak. Karena kami sudah memetakan mana lessor yang ada indikasi korupsi, mana lessor yang kemahalan. Karena bodoh juga kita kenapa mau tanda tangan padahal kemahalan," tegasnya.

Dukung
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra mendukung Kejaksaan Agung yang menyelidiki indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600.

Dukungan tersebut disampaikan Irfan Setiaputra merespons pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di Kantor Kejaksaan Agung.

“Kami tentunya memastikan akan mendukung penuh penyelidikan tersebut dan akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance,” kata Irfan sebagaimana dikutip Antara, Selasa (11/1).

Garuda Indonesia, kata Irfan, berkomitmen mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Juga, komitmen tersebut selaras dengan upaya Kementerian BUMN untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip GCG.

“Perusahaan sebagai entitas bisnis yang sehat tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional, akan tetapi turut ditunjang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang juga sehat dan solid dalam mengakselerasikan kinerja usaha ke depannya,” ujarnya. (Detikcom/KpsTV/Antaranews/Detikfinance/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com