Kejagung Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar PPKM Darurat


139 view
Kejagung Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar PPKM Darurat
Foto: Ant/Asprilla Dwi Adha
KEPADATAN JALUR ALTERNATIF: Kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur alternatif perbatasan Depok dan Jakarta di Jalan Setu Pedongkelan, Depok, Jawa Barat, Senin (5/7). Kepadatan tersebut karena pengendara memilih melintasi jalur alternatif atau jalur tikus imbas dari penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor.
Jakarta (SIB)
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana SH MH menerbitkan petunjuk pemberian sanksi bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang difokuskan di daerah Jawa-Bali sejak tanggal 3-20 Juli mendatang.

"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, SH. MH menerbitkan petunjuk PPKM Darurat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia terkait pemberian sanksi bagi pelanggar,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya yang diterima SIB, Senin (5/7).

Mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu menjelaskan, surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/ SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pada pokoknya, sambungnya Kapuspenkum yang akrab dipanggil Leo itu, proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang wabah penyakit menular atau KUHP.

Selain itu. lanjut Leo, Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait, untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring langsung di tempat terhadap pelanggar Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan, dengan langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada hakim dan jaksa.

"Sidang di tempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kepala Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara pelanggaran PPKM di bawah koordinasi kepala seksi pidana umum," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM yang berlaku di Pulau Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021 mendatang. Kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis (1/7/2021) lalu di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Sebelumnya pemerintah juga memberlakukan PPKM yang diterapkan dengan skala mikro pada 1 Juni 2021 lalu.

Kebijakan penerapan PPKM Darurat ditujukan agar penularan Covid 19 yang saat ini sedang meningkat dapat ditekan seminimal mungkin. (H3/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com