Sabtu, 20 Juli 2024

Kejagung Tetapkan 2 Direktur Sebagai Tersangka Kasus Timah

Redaksi - Kamis, 22 Februari 2024 09:23 WIB
422 view
Kejagung Tetapkan 2 Direktur Sebagai Tersangka Kasus Timah
Foto Dok/Puspenkum Kejagung
DITAHAN : Usai menjalani pemeriksaan di Kejagung, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 langsung dijebloskan ke Rutan Kejagung. 
Jakarta (SIB)
Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua direktur dari perusahaan berbeda sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

“Tim penyidik menetapkan kedua tersangkanya, yakni Direktur Utama (Dirut) PT RBT, berinisial SP, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, berinisial RA sebagai tersangka baru,” kata Kuntadi, Direktur Penyidikan (Dirdik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Rabu (21/2).

Keduanya pun, lanjut Kunthadi langsung dijebloskan tersangka SP dan RA di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 21 Februari-11 Maret 2024.

Menurut Kunthadi keduanya ditetapkan setelah ditemukan dua alat bukti yang kuat.

Terkait posisi yang menjerat keduanya sebagai tersangka, Kuntadi menjelaskan tahun 2018, tersangka SP bersama tersangka RA sebagai direksi PT RBT menginisiasi pertemuan dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Dirut PT Timah Tbk dan EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tb untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Namun lanjutnya, dalam pertemuan tersebut tersangka SP dan RA menentukan harga untuk disetujui tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya, kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dibalut oleh tersangka MRPT dan EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk.

“Tersangka SP dan RA bersama-sama dengan MRPT dan EE menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN,” katanya.

Pelaksana kegiatan ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh perusahaan boneka, yaitu CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS yang seolah-olah dicover dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah.

Atas perbuatannya tersangka SP dan RA disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (**)


SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kajari Ketapang Antoni Nainggolan: Kasus Pidana Terkait Tambang Emas Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
Kejagung Tangkap Terpidana Pembalakan Liar yang Buron
Dugaan Korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Medan: Negara Diduga Rugi Rp1,1 Triliun, Tujuh Tersangka Ditangkap
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Batangan Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas
Perampasan Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri Rumit
Kejagung Amankan DPO Kasus Korupsi Rp5,7 Miliar di PT Pegadaian
komentar
beritaTerbaru