Kejagung Usut Proyek Satelit Kemhan 2015 Rugikan Negara Nyaris Rp 1 T


287 view
Kejagung Usut Proyek Satelit Kemhan 2015 Rugikan Negara Nyaris Rp 1 T
Kadek Melda Luxiana - detikNews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015.

Jakarta (SIB)

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Dalam waktu dekat, kasus yang merugikan negara hampir Rp 1 triliun itu bakal naik penyidikan karena disebut telah cukup bukti.


"Beberapa bulan bahkan beberapa tahun kami telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan naik penyidikan. Insyaallah dalam satu-dua hari kami akan tindak lanjuti ini. Memang dari hasil penyelidikan cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyidikan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kemenko Polhukam, Kamis (13/1).


Burhanuddin menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman. Dia belum dapat menyampaikan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.


"Ini masih pendalaman. Artinya kami belum menentukan penyidikan ya, baru akan kami tentukan dalam satu-dua hari. Pasti kerugian kami sudah kami lakukan pendalaman, tetapi finalnya nanti ada di BPK dan BPKP. Kami belum bisa sebutkan," ujarnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.


"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).


Kontrak itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini. Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.


Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia. Mahfud menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.


"Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," kata Mahfud.


"Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar)," imbuhnya.


Menurut Mahfud, negara berpotensi ditagih lagi oleh perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan, yaitu Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Di sisi lain Mahfud menyebutkan persoalan ini tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).


"Ini sudah lama menjadi perhatian Kejaksaan Agung dan kami sendiri kemudian melakukan audit investigasi, kami mengkonfirmasi di Kejaksaan Agung bahwa benar Kejaksaan Agung sedang dan sudah cukup lama menelisik masalah ini dan kami sampaikan konfirmasi kami bahwa itu memang benar," kata Mahfud.


"Sehingga kami menyampaikan ke Kejaksaan Agung agar segera ditindaklanjuti. Karena kalau ada satu pelanggaran hukum dari sebuah kontrak kalau kita harus membayar, itu kita harus lawan. Yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu. Apalagi itu sudah terjadi agak lama," lanjutnya.


Mahfud menuturkan pelanggaran hukum dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur itu masuk pelanggaran hukum yang serius. Mahfud menyebut negara tidak akan membiarkan begitu saja kasus tersebut.


Mahfud tidak menyebut detail siapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap kontrak itu. Namun, dari informasi yang didapatkan, pejabat yang dimaksud masih aktif.


"(Sejak) 2011 itu sudah muncul rasan-rasan tentang ini, menurut BPKP. Sehingga kami anggap ini pelanggaran prosedurnya sudah serius dan negara tak akan membiarkan ini sehingga kita minta Kejaksaan Agung meneruskan apa yang telah dilakukannya selain ini," ujarnya.


Lebih lanjut Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia menyampaikan dugaan pelanggaran hukum di balik pengadaan satelit tersebut sudah lama dibahas dalam Sidang Kabinet pada 2018.


"Kemenko Polhukam ditugaskan untuk menyelesaikan hal ini oleh Presiden itu berdasar sidang Kabinet tanggal 21 Agustus 2018. Jadi ini sudah 3 tahun lebih kita pelajari ini terus dan kita koordinasi dengan Kejaksaan Agung," imbuhnya. (detikcom/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com