Ketua Komisi A DPRD SU Sambut Positif UU Kejaksaan

Kejaksaan Diharapkan Jangan Salahgunakan Kewenangan Penyadapan


175 view
Kejaksaan Diharapkan Jangan Salahgunakan Kewenangan Penyadapan
Foto Dok
Hendro Susanto
Medan (SIB)
Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menyambut positif disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Kejaksaan, sehingga ada pasal yang menegaskan kejaksaan berhak melakukan penyadapan.

"Kita berharap agar kejaksaan tak menyalahgunakan kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan yang baru disahkan, karena terkait hak privasi seseorang," tegas Hendro Susanto kepada wartawan, Rabu (8/12) malam melalui pesan singkat di Medan.

Seperti diketahui, jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini, penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron. Dengan kewenangan ini, korps Adhyaksa ini akan menambah satu pusat dalam strukturnya, yakni pusat pemantauan yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan.

"UU Kejaksaan yang baru ini telah memperkuat dasar hukum institusinya dalam melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Melalui undang-undang ini, Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyadapan, sehingga diharapkan kinerjanya bisa lebih maksimal kinerjanya dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainya," tandasnya.

Sebenarnya, tambah politisi muda ini, awalnya saat RUU ini dibahas, banyak pihak memiliki harapan agar "restorative justice" lebih mengemuka, agar bisa ditemukan dalam asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung.

"Artinya, restorative justice dapat dilakukan dengan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, tetapi memang belum diatur dalam UU ini. Tapi hanya diatur pada perubahan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHAP)," katanya.

Hendro mengaku sudah berdiskusi dengan tenaga ahli Komisi III DPR RI, guna mendapatkan gambaran secara utuh terkait RUU Kejaksaan tersebut . Ternyata dalam UU itu telah diatur regenerasi dalam tubuh korps Adhyaksa sehingga isinya sangat bagus dan positif.

"Ada pasal yang mengatur terkait pengangkatan jaksa yang sekarang lebih muda dibandingkan sebelumnya, minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun. Dengan demikian, kita harapkan ada kaderisasi di tubuh kejaksaan. Kemudian ada penugasan jaksa pada instansi lain, selain di institusi kejaksaan," katanya.

Di samping itu lanjut Hendro, ada juga diskresi jaksa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dimana jaksa dengan alasan ataupun dengan tidak ada alasan bisa menghentikan penuntutan, baik dengan syarat ataupun dengan tidak ada syarat," katanya sembari menambahkan masih banyak pasal yang sangat bagus bagi kinerja Kejaksaan.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com