* Di Antaranya Kadis BMBK 2020, Effendy Pohan

Kejari Langkat Tetapkan 4 Pejabat Pemprov Sumut Jadi Tersangka

* Terkait Dugaan Korupsi Pemeliharaan Rutin Jalan TA 2020

151 view
Kejari Langkat Tetapkan 4 Pejabat Pemprov Sumut Jadi Tersangka
Foto: Dok/Intel Kejari
KETERANGAN PERS: Kajari Langkat Muttaqin Harahap (3-kanan) didampingi Kasintel Boy Amali dan Kasi Pidsus M Junio Ramandra saat memberikan keterangan pers terkait penetapan 4 tersangka korupsi pemeliharaan jalan, di Kejari Langkat, Rabu (21/7).
Medan (SIB)
Tim penyidik pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Rabu (21/7) menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Jalan dan Jembatan Binjai TA 2020.

Salah satu di antaranya Ir Effendy Pohan (HM AEP Msi), mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara TA 2020, selaku PA (Pengguna Anggaran).

Effendy saat ini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Pemprov SU.

Sedangkan 3 tersangka lain adalah Ir D MM Kepala UPTJJ Binjai selaku KPA (kuasa pengguna anggaran), AN, ST selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) UPTJJ Binjai dan TS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTJJ Binjai TA 2020.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, yang ditanya wartawan, Rabu (21/7) membenarkan, penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat tingkat Pemprov Sumut itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Muttaqin Harahap SH MH, dalam siaran persnya yang diterima wartawan via aplikasi WA menyebutkan, terkait kasus dugaan korupsi ini, tim penyidik Pidsus telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dan 2 ahli bidang tekhnik dari USU serta kordinasi dengan 2 ahli dari BPKP Perwakilan Sumut dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

"Setelah hasil pemeriksaan penyidikan rampung lalu dilakukan ekspose/gelar perkara dan ditetapkan 4 orang tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah, tergantung perkembangan hasil pemeriksaan penyidikan," kata Muttaqin yang baru menjabat Kajari Langkat dan sebelumnya Kajari Sorong.

Disebutkan, pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Kabupaten Langkat TA 2020 ini diperuntukkan dalam kegiatan patcing hotmix (penambalan), perawatan perkerasan base A, perawatan damija.

Selokan Samping Tidak Diperkeras, Grading Operation/Go, yang terdapat pada 7 (tujuh) lokasi jalan yaitu Jurusan simpang Pangkalansusu-Pangkalansusu sebesar Rp248.178.580, Tanjungpura-Tanjungselamet Rp328.077.400, Tanjungselamet-simpang tiga Namu Ungas Tangkahan Rp369.357.300, batas Binjai-Kwala Rp222.082.980, Kwala Simpang-Marike-Timbang Lawang Rp731.057.420, Simpang Durian Muluh-Namu Ukur Rp140.040.640 dan Namu Ukur-batas Karo Rp448.792.760.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan seperti adanya dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan/spj, pelaksanaan pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Provinisi Sumatera Utara telah mengalami kerugian sebesar Rp1.987.935.253, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dan hasil audit BPKP Sumut (hanya 20 % yang dilaksanakan dan 80 % tidak dilaksanakan).

Menurut Kajari yang didampingi Kasintel Boy Amali SH dan Kasipidsus M Junio Ramandra SH, para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana. (primer) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana (subsider).

Ditanya kemungkinan dilakukan penahanan para tersangka, menurut Muttaqin Harahap, tergantung kebutuhan tim penyidik dalam pemeriksaan. Sejauh ini masih kooperatif setiap pemanggilan dan pemeriksaan, belum dilakukan penahanan.

"Soal penahanan itu kewenangan subjektif penyidik,"kata Muttaqin yang pernah Kasi Ekmon Intelijen Kejati Sumut. Ia juga membantah penetapan tersangka itu sengaja dilakukan bertepatan jelang hari puncak HBA (Hari Bhakti Adhyaksa) atau HUT Kejaksaan yang jatuh pada Kamis (22/7). (BR1/A7/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com