Kejati Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumut


145 view
Kejati Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumut
Foto: SIB/Martohap Simarsoit
Rakor: Kajati Sumut IBN Wiswantanu (2 dari kanan) bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kasdam I/BB Brigjen TNI Dided Pramudito, Kepala Perwakilan BPK RI dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, melakukan konferensi pers usai rakor,  di salah satu hotel di Medan, Senin (27/9/2021).
Medan (SIB)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) IBN Wiswantanu SH MH menegaskan, Kejati Sumut beserta jajaran kejaksaan di Sumut sangat mendukung program pemerintah memutus penyebaran Covid-19, menyukseskan pelaksaanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).

Kasipenkum Kejati Sumut Yos Arnold Tarigan SH MH menginformasikan, penegasan itu disampaikan Kajati Sumut IBN Wiswantanu pada pembukaan rapat kordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 di Grand City Hall Medan, Senin (27/9), yang dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito, SE, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, Bupati dan Walikota, para Kajari,para Kapolres dan Dandim se-Sumut.

Kajati menekankan perlunya kewaspadaan bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan perlunya percepatan herd immunity melalui vaksinasi kepada warga masyarakat Sumut. Sedangkan dalam hal membantu percepatan penyerapan anggaran, kejaksaan memberikan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, jika ada permintaan tertulis atau pemberian kuasa dari instansi pemerintah/BUMN/ BUMD.

"Dengan demikian aparat kejaksaan tidak akan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi hanya memberikan pendapat hukum, opini hukum, pendampingan hukum ataupun bantuan hukum, " katanya.

IBN Wiswantanu,yang mantan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI ini menyampaikan beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Langkah itu antara lain melalui monitoring, pengawalan dan pendampingan serapan anggaran di berbagai kegiatan yaitu realisasi anggaran untuk bantuan sosial, realisasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.

Kejaksaan mendorong realisasi anggaran dan menjamin tidak ada kriminalisasi. Kejaksaan juga telah membentuk posko PPKM di seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk pendampingan dalam penyerapan anggaran serta memberikan pendapat hukum. Keselamatan dan keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi sehingga seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam menekan penyebaran Covid-19," tegasnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Semanjuntak antara lain menyampaikan, menyikapi minimnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19, maka perlu dibangun sinergi dan komunikasi antara pemangku kebijakan.

"Aktifkan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah masing-masing agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran, dengan tetap mengacu pada aturan yang sudah ada, " kata Kapolda.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari BPK RI Wilayah Sumut juga memberikan pengarahan terhadap percepatan penyerapan anggaran Covid-19. Beberapa hal terkait aturan dan tata kelola anggaran untuk penanganan Covid-19 dipaparkan. (BR1/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com