Kejati Sumut Dalami Penanganan Kasus Bantuan Covid-19 di Samosir


293 view
Kejati Sumut Dalami Penanganan Kasus Bantuan Covid-19 di Samosir
Foto Istimewa
Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut, Yosgernold Tarigan SH MH
Medan (SIB)
Kejati Sumut bidang Pidsus masih terus menindaklanjuti penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan Covid-19 tahun anggaran (TA) 2020 dengan total anggaran senilai Rp 1,8 miliar di Kabupaten Samosir. Penanganan dugaan kasus itu sudah dimulai sekitar Juli 2021, namun hingga Oktober 2021 masih pendalaman.

Dari informasi yang berkembang, tim jaksa di Pidsus sudah mengundang/memanggil sejumlah pejabat/staf di Pemkab Samosir dan pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus tersebut. Bahkan dari informasi tersebut, tim jaksa telah melakukan ekspose/gelar atas hasil permintaan keterangan dari sejumpah pihak terkait, untuk kemudian disimpulkan layak atau tidak proses hukumnya ditingkatkan ke penyidikan (Dik).

Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut Yosgernold Tarigan SH MH yang ditanya wartawan, Jumat (15/10) lalu, membenarkan terkait kasus dugaan penyimpangan bansos Covid-19 di Samosir itu, hingga Oktober 2021 penanganannya masih terus berlanjut di bidang Pidsus Kejati Sumut. Ia juga membenarkan, terkait kasus itu tadinya ditangani Kejari Samosir. Kejati menangani kasus itu pasca putusan Pra Peradilan PN Balige yang mengabulkan permohonan tersangka dengan termohon Kejari Samosir.

“Setelah kita ceking ke bagian penyidikan di Pidsus, benar penanganan terkait kasus Bansos di Samosir itu memang ada. Tim jaksa yang menangani kasusnya masih melakukan pendalaman pada pemeriksaan,” ujar Yos singkat tanpa bersedia merinci materi kasus yang didalami. Namun dia mengakui, pendalaman pemeriksaan kasus itu masih tahap penyelidikan, belum masuk tahap penyidikan.

Sebagaimana diberitakan media, kasus dugaan penyimpangan bansos di Samosir ini menjadi perhatian karena penanganannya sempat dilakukan di Kejari Samosir bahkan sudah menetapkan dua tersangka yaitu JS (Sekda) dan SS (Plt Kadis Perhubungan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir sekitar Februari 2021 lalu.

Akan tetapi penetapan tersangka dari Kejari Samosir itu dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak sah dalam putusan Pra Peradilan, atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan tersangka. Hakim dalam putusannya, mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon I dan pemohon II (i.c. Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea) untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan tindakan Termohon (Kajari Samosir) yang telah menetapkan status tersangka terhadap pemohon I dan pemohon II dalam dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja tak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Telah pernah diberitakan, Kajari Samosir melalui Kasi Pidsus Paul Meliala kepada SIB, Selasa (16/2-2021) menyatakan, kasusnya adalah terkait penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat pada Semester I periode 17 Maret-31 Maret tahun 2020, dengan anggaran belanja Rp 410 juta untuk kategori belanja kebutuhan suplai makanan jenis telur, susu dan vitamin C, dengan pengadaan 6.000 paket makanan dari total anggaran Rp 1,8 miliar.

Di Kejari Samosir, JS dan SR disangkakan melanggar pasal 2 subsider 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 18 UU tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dalam perkara ini, JS bertindak sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Samosir dan SR sebagai salah satu dari 5 orang yang ditunjuk sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pembelanjaan suplai bahan makanan penanganan Covid-19 periode 17 Maret-31 Maret 2020. (BR1/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com