Terkait Kasus Dugaan Mafia Tanah

Kejati Sumut Periksa Sejumlah Mantan Kepala BPN Langkat


296 view
Kejati Sumut Periksa Sejumlah Mantan Kepala BPN Langkat
Internet
Kepala Seksi Penerangan Hukum(Kasipenkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH
Medan (SIB)
Beberapa mantan pejabat atau mantan Kepala Badan Pertanahanan Nasional (BPN) di Kabupaten Langkat, diperiksa tim jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Sumut, khususnya kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat. Lahan hutan bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit sekitar seluas 210 Ha.

Para mantan Kepala Kantor Pertanahan di Langkat yang dipanggil dan diperiksa itu masih status saksi dan belum ada penetapan tersangka meskipun proses hukum pengusutan kasus dugaan mafia tanah dalam pengalihan fungsi lahan itu sudah tahap penyidikan sejak 30 Nopember 2021 lalu. Pantauan wartawan dan menurut informasi yang diperoleh, pemeriksaan para mantan pejabat BPN Langkat itu sudah berlangsung mulai Senin (10/1), setelah Desember 2021 lalu dilakukan pemeriksaan para mantan kepala desa dan Camat setempat terkait beralihnya lahan Suaka Margasatwa Karanggading itu kepada swasta dan dijadikan kebun sawit dengan modus koperasi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/1), membenarkan, tim penyidik Pidsus ada memanggil dan memeriksa sejumlah mantan pejabat atau mantan Kepala BPN di Langkat,dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa di Kecamatan Tanjung Pura Langkat.

“Benar, sejak Senin kemarin ada pemeriksaan para mantan pejabat atau mantan Kepala BPN di Langkat oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut.Tapi mereka yang diperiksa itu masih status saksi semua termasuk mantan kepala desa dan mantan camat yang sudah diperiksa duluan,” kata Yos tanpa merinci materi hasil pemeriksaan dari para mantan pejabat pertanahan tersebut.

Disebutkan, beberapa mantan pejabat pertanahan di Langkat yang dipanggil untuk diperiksa itu antara lain, SMTS (Kepala BPN Langkat tahun 2001), Dj HU (Kepala BPN Langkat 2002-2004, KS (mantan Kepala BPN Langkat Tahun 2015. Selain para mantan pejabat di BPN, juga dipanggil untuk diperiksa pada Rabu(12/1) yaitu Al H terkait penguasaan lahan serta pengurus koperasi seperti R selaku Ketua Koperasi STM.

Ditanya, kapan penetapan tersangka untuk kasus dugaan mafia tanah yang menjadi perhatian Jaksa Agung itu, Kasi Penkum Kejati Sumut belum bisa memastikannya. ”Ini masih tahap penyidikan belum ada penetapan tersangka. Nanti hasil penyidikan diekspose dulu sebelum menetapkan tersangka. Kita tunggu saja, Kasi Penyidikan M Junaidi bersama tim penyidiknya masih bekerja menuntaskan penyidikan,” kata Yos Tarigan.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Sumut menyebutkan,dari hasil pengembangan pemeriksaan tingkat penyidikan ditemukan fakta baru, bahwa kasus mafia tanah itu dalam operasionalnya diduga berkedok koperasi atau Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan nama KSU STM.Untuk itu tim penyidik mengagendakan pemanggilan para pengurus Koperasi STM yang disebut-sebut dipimpin seorang pengusaha swasta si Medan.

Diberitakan sebelumnya, gerak cepat pemberantasan kasus mafia tanah di Sumut ini dilakukan Bidang Pidsus Kejati Sumut menindak-lanjuti perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin saat kunjungan kerja ke Kejati Sumut pertengahan Nopember 2021 lalu.

Kejati dan Kejari di Sumut diminta Jaksa Agung menggencarkan pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan, sebab sudah merugikan dan meresahkan bahkan dapat menimbulkan konflik sosial. Sedangkan kasus mafia pelabuhan dapat menyebabkan tingginya biaya logistik serta menghambat pembangunan dan isnvestasi.

Penanganan kasus dugaan Tipikor terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat ditingkatkan dari penyelidikan (Lid) ke penyidikan (Dik), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/ 2021 tanggal 30 November 2021,sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan Kajati Sumut sebelumnya tanggal 15 Nopember 2021 dengan Nomor Print-26/L.2/Fd.1/11/2021.

Disebutkan, Tim Jaksa Penyelidik telah menemukan adanya peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup, bahwa di Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading/Langkat Timur Laut, ditemukan fakta sebagian kawasan itu telah dialihfungsikan, yang seharusnya Hutan Bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit seluas 210 Ha dengan ditanami pohon sawit 28.000 pohon.

“Kemudian di atas tanah tersebut diterbitkan 60 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan. Dari hasil penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai/dimiliki satu orang dengan menggunakan nama sebuah koperasi petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit tersebut,” katanya.

Dalam siaran pers Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak yang diteruskan kepada wartawan via aplikasi WA ponsel Jumat (19/11-2021) lalu disebutkan, ada dua kasus terkait masalah mafia tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi di Sumut. Untuk itu Kajati telah menerbitkan dua surat perintah penyelidikan.

Kasus yang pertama,sesuai surat perintah penyelidikan yang ditandatangan Kajati Sumut Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/ 11/2021 tanggal 15 Nopember 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus kedua yaitu surat perintah penyelidikan yang ditandatangani Kajati Sumut Nomor:Print-27/ L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021 terkait dugaan tindak pidana korusi perambahan hutan lindung di Kabupaten Serdangbedagai yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. (BR1/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com