Dugaan Korupsi Terkait Izin Pembukaan Lahan di Hutan Tele

Kejati Sumut Tahan Mantan Kades Partungkonaginjang

* Tersangka Mantan Bupati dan Mantan Sekda Tobasa Masih Pendalaman

330 view
(Foto: Penkum Kejati Sumut)
DITAHAN: Tersangka BPP saat naik ke mobil tahanan Kejati Sumut untuk dibawa dan ditahan di Rutan Poldasu, Kamis (25/3). 
Medan (SIB)
Tim jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut, Kamis(25/3) menahan BPP (61), mantan Kepala Desa Partungkonaginjang,salah seorang dari tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penerbitan izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian di kawasan hutan wilayah Desa Partungkonaginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

Dua tersangka lainnya adalah Drs ST (mantan Bupati Tobasamosir (Tobasa) dan Drs PS (mantan Sekda Kabupaten Tobasa) belum ditahan karena masih proses pendalaman dalam penyidikan.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian didampingi ketua tim penyidik Jaksa Koordinator Oktafian Syah kepada wartawan mengatakan, kasus itu sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.Untuk percepatan penanganannya, maka Kejati Sumut membentuk tim penyidik yang baru terdiri dari penyidik Pidsus Kejati Sumut dan Kejari Samosir.

Disebutkan,penahanan dilakukan atas perintah Kajati Sumut sesuai nota pendapat penyidik karena adanya kekhawatiran tersangka BPP melarikan diri ,merusak barang bukti dan atau mengulangi perbuatan sebagaimana menurut pasal 21 KUHAP. Selain itu tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka, sehingga dilakukan penahanan untuk 20 hari di Rutan Polda Sumut.

Menjawab wartawan,Kasi Penkum Kejati Sumut Sumangar Siagian menginformasikan, menyangkut kerugian keuangan negara hingga kini penyidik masih kordinasi dengan ahli untuk melakukan penghitungan. “Selain mantan kepala desa, tersangka dikenal sebagai mantan anggota DPRD Samosir”, kata Sumanggar.

Kasus ini berawal dari Bupati Tobasa membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele (PPKHT) di Desa Partungkonaginjang tahun 2002 lampau,dimana tersangka PS (Sekda) sebagai Pengarah dan tersangka BPP (kepala desa) sebagai anggota tim. Lalu BPP menghimpun 293 orang warga mengajukan izin membuka tanah di Desa Partungkonaginjang dengan mengutip uang dan diserahkan kepada Tim PPKHT.

Terhadap nama-nama yang diajukan BPP itu,pada 26 Desember 2003, Bupati ST menerbitkan izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungkonaginjang Kecamatan Harian, padahal sudah terbit Undang Undang No 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdangbedagai.

Kemudian setelah pelantikan, Bupati Samosir 2004, BPP menjemput petikan surat keputusan Bupati Tobasa perihal izin membuka tanah tersebut ke kantor Sekdakab Tobasa dan membagikannya kepada msyarakat Partungkonaginjang. BPP juga ada melakukan penjualan tanah tersebut Rp 15 juta per hektar di tahun 2014,bahkan menjualnya kepada yang bukan warga Desa Partungkonaginjang.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut,tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 2 jo Pasal 3 Undang Undang(UU) No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Sebelum dilakukan penahanan,telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan didampingi penasehat hukum,katanya.(BR1/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com