Kaji Wacana Amandemen UUD 1945

Kelompok DPD di MPR Soroti Hak Capres Perorangan


175 view
Kelompok DPD di MPR Soroti Hak Capres Perorangan
Foto Istimewa
Sekretaris Kelompok DPD di MPR, M. Syukur
Jakarta (SIB)
Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan Dialog Kebangsaan untuk membahas rencana amandemen UUD 1945 yang saat ini bergulir sebagai salah satu wacana ketatanegaraan di Indonesia, Kamis (16/9).

Dalam dialog tersebut, Kelompok DPD di MPR berharap agar amandemen harus memberikan kontribusi yang besar pada kondisi bangsa dan negara Indonesia.

Sekretaris Kelompok DPD di MPR, M. Syukur mengatakan, terkait wacana amandemen UUD 1945, DPD RI mengkaji isu-isu yang terkait dengan amandemen tersebut, mulai dari adanya calon perseorangan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), ataupun penguatan DPD RI.

“Amandemen ini bisa menjawab persoalan-persoalan saat ini. Bukan hanya soal DPD saja, tetapi semua hal. Kalau hanya soal DPD RI, akan timbul pernyataan bahwa DPD hanya mengurusi perutnya saja. Jadi kami memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucap Syukur.

Salah satu yang disoroti adalah terkait adanya presidential treshold (ambang batas) partai dalam mencalonkan presiden.
Adanya ambang batas, menutup munculnya calon perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin bangsa yang dapat membangun daerah.

Menurutnya, DPD RI sendiri telah menyuarakan terkait calon presiden perseorangan sejak tahun 2009. Makanya, hal ini harus dikaji dalam wacana amandemen 1945.

“Kalau betul-betul bicara demokrasi, kenapa demokrasi kita seolah-olah habis dibagi oleh partai politik. Kenapa ada ambang batas. Kalau betul tahun 2024 komposisinya seperti ini, maka di tahun 2024 hanya ada satu calon Presiden.
Apakah kita mau seperti ini?,” tukas senator dari Provinsi Jambi ini.

Anggota DPD RI dari Bengkulu Ahmad Kanedi mengatakan bahwa dirinya memperoleh aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya calon presiden perseorangan.

Karena masyarakat menilai, banyak tokoh yang memiliki kemampuan menjadi presiden, tetapi justru terhambat oleh aturan yang ada.

“Saya sering ke desa-desa, sering mendengar seperti itu. Itu murni yang menjadi suara masyarakat. Banyak yang bertanya, kenapa presiden itu tidak bisa dari calon perseorangan,” kata pria yang juga disebut Bang Ken ini.

Hampir senada dengan Kanedi, Anggota DPD RI dari Sumatera Barat Alirman Sori, mengatakan, wacana amandemen yang dilontarkan DPD RI karena ingin membongkar ketidakadilan.

Menurutnya, adanya kehendak untuk menghapus ambang batas calon presiden bukan dari DPD RI, tetapi dari suara bangsa Indonesia.

Karena itu dia meminta jangan sampai sistem politik di Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

“Keinginan DPD bukan semata-mata untuk DPD. Misal pasal 22 D. Kami tidak minta banyak. Seperti ayat 1, kami ingin menghilangkan kata dapat. Apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara, karena kami dituntut oleh daerah,” tukasnya.

Dialog tersebut juga dihadiri oleh Agustin Teras Narang (Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah), mantan anggota DPD RI Bambang Soeroso, pengamat politik Fisip UI Pangi Syarwi Chaniago, dan sejumlah Anggota DPD RI secara virtual. (H1/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com