Sabtu, 20 Juli 2024

Kemendagri Bahas Upaya Penyelarasan Pembangunan Daerah-Nasional

Redaksi - Jumat, 19 Januari 2024 11:54 WIB
237 view
Kemendagri Bahas Upaya Penyelarasan Pembangunan Daerah-Nasional
Foto: dok. Kemendagri
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.
Jakarta (SIB)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di seluruh Indonesia harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan agar tercipta sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
"Nah, ini kita akan inline-kan seluruhnya RPJPD daerah itu 2025-2045, jadi ini inline dengan pemilu serentak, memperkuat sistem presidensial, pilkada serentak memperkuat koordinasi pembangunan di lapangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional in line masanya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka RPJPD-nya pun kita akan inline-kan," kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1).
Sebelumnya, guna mendukung percepatan penyusunan RPJPD, Mendagri bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Adapun penyusunan RPJPD tersebut diharapkan dapat diselesaikan paling lambat Agustus 2024 mendatang.
"SEB tujuannya adalah memastikan agar inline antara RPJPD dengan RPJPN, bahwa arah politik-hukum pilkada serentak adalah untuk mensinkronkan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tambah Suhajar.
Suhajar juga menyinggung soal laju urbanisasi yang menjadi problem hampir di setiap negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, diketahui sebanyak 56,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia lebih memilih untuk tinggal di daerah perkotaan. Angka itu diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 menjadi 66,6 persen. Artinya, pada tahun itu, dua dari tiga penduduk Indonesia akan berada di perkotaan.
"Tapi, apakah kita bisa menahan laju urbanisasi? Sepanjang sejarah kota modern di dunia tidak ada yang mampu menahan urbanisasi. Maka pilihan kita adalah mengelola urbanisasi, itu persoalan pertama 20 tahun ke depan," imbuhnya.
Menyelesaikan masalah urbanisasi, lanjut Suhajar, bukanlah persoalan mudah. Di satu sisi laju urbanisasi harus dibendung. Namun, di sisi lain ketika warga negara memang lebih memilih untuk menetap di kota, maka hajat hidupnya tetap harus dipenuhi.
"Memang urbanisasi ini di satu sisi kita harus tahan, tapi kalau dia sudah masuk (ke kota) memang tidak bisa ditelantarkan, karena ini memang tugas negara," kata Suhajar.
Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas tengah memikirkan dan merancang pembangunan di pedesaan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.
"Agar desa ini betul-betul kita bangun, sehingga orang yang dua orang itu minimal satu lah yang mau ke kota, jadi kalau ada tiga orang dan dua tetap tinggal di desa itu sudah luar biasa hebatnya. Sehingga laju urbanisasi bisa kita tahan," pungkasnya. (**)


SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pemko Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual
DPRD SU: Teguran Kemendagri Kepada 4 Bupati/Wali Kota di Sumut Harus Segera Disikapi
Berantas Praktik Korupsi di Pemda, Kemendagri Perkuat Fungsi APIP
TPID Langkat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual
Main Judi Online, Kepala Daerah Diberikan Sanski, Pj Diganti
Jaga Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Susun Perencanaan Jaga Stok Komoditas
komentar
beritaTerbaru