* Kapasitas Angkutan Harus di Bawah 100 Persen

Kemenhub Berlakukan Aturan Perjalanan PPKM Darurat Mulai 5 Juli

* WNA Masuk RI Wajib Vaksin-PCR Mulai 6 Juli, Karantina 8 Hari

163 view
Kemenhub Berlakukan Aturan Perjalanan PPKM Darurat Mulai 5 Juli
ANTARA/HO-Kemenhub/pri
Dokumentasi - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Jakarta (SIB)
Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur secara teknis mengenai perjalanan dalam negeri dan transportasi di masa PPKM Darurat, yang akan diterapkan pada hari ini (Senin, 5/7).

"Kemenhub juga menerbitkan beberapa Surat Edaran untuk sektor darat, laut, udara, dan kereta api yang diberlakukan mulai tanggal 5 Juli dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi operator agar dapat mempersiapkan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers "Sosialisasi Pengaturan Perjalanan Selama Pemberlakuan PPKM Darurat" yang digelar daring di Jakarta, Jumat (2/7).

Budi Karya menjelaskan Kemenhub mengeluarkan SE tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada Masa PPKM Darurat tersebut, dengan mengacu pada SE Gugus Tugas tentang Syarat Perjalanan Dalam Negeri.

Merujuk SE Satgas No.14/2021, Kemenhub mengeluarkan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi dengan kriteria dan persyaratan bagi pelaku perjalanan sebagai berikut, untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari /menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin (minimal dosis pertama), hasil RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1x24 jam.

Kemudian, pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil RT-PCR 2x24 jam, tes antigen yang berlaku maksimal 1x24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan dan kereta api jarak jauh.

Khusus untuk moda udara, syarat pelaku perjalanan wajib memiliki sertifikat vaksin dan wajib tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam di wilayah Jawa dan Bali. Penumpang juga diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut dan penyeberangan.

Namun demikian, kata dia, Kemenhub memberikan sejumlah pengecualian bagi para pelaku perjalanan dalam kondisi tertentu.

"Sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Vaksin juga tidak wajib bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin karena alasan medis, pada periode dilakukan perjalanan," tegasnya.

Kemenhub melakukan pembatasan kapasitas angkutan (load factor) dan jam operasional angkutan umum di semua moda untuk menerapkan prinsip jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan.

Pada masa PPKM Darurat, transportasi udara hanya diperbolehkan mengangkut 70 persen dari total kapasitas. Kemudian transportasi darat (bus) diberlakukan 50 persen dari kapasitas angkut, penyeberangan 50 persen dari kapasitas angkut, dan transportasi laut 70 persen dari kapasitas angkut.

Selanjutnya, di sektor perkeretaapian antar kota diberlakukan pembatasan sebanyak 70 persen dari kapasitas angkut, kereta api perkotaan sebanyak 50 persen. Sedangkan jam operasionalnya disesuaikan dengan permintaan atau sesuai jadwal masing-masing moda.

Sementara Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, dia mengatakan, kapasitas angkut dibatasi menjadi hanya 32 persen dari sebelumnya 45 persen kapasitas. Untuk jam operasional KRL dimulai pada pukul 04.00 WIB hingga 21.00 WIB.

"Pembatasan kapasitas angkutan ini pada prinsipnya menerapkan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Kami juga akan melaksanakan tes acak antigen di simpul-simpul transportasi, seperti terminal dan stasiun kereta api, khususnya di wilayah aglomerasi," pungkas Menhub.

Wajib Vaksin-PCR
Sementara itu, Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19. WNA yang masuk ke Indonesia juga harus menunjukkan hasil tes swab PCR negatif Covid-19.

"Hari ini seluruh warga negara asing yang masuk ke Indonesia wajib menunjukkan kartu vaksin atau fully vaccinated dan hasil PCR negatif Covid-19 saat tiba di gerbang kedatangan internasional mulai Selasa, 6 Juli 2021," kata Jodi Mahardi, dalam konferensi pers, Minggu (4/7).

WNA yang baru datang ke Indonesia juga diwajibkan menjalani karantina selama 8 hari dan kembali melakukan tes swab PCR 2 kali. Aturan ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri.

"Bagi WNA maupun WNI yang baru datang di Indonesia, wajib menjalani karantina selama 8 hari, dengan 2 kali tes PCR, yaitu pada saat kedatangan dan pada hari ketujuh karantina," jelasnya.

Jika hasil tes swab PCR lanjutan menunjukkan hasil negatif pada hari ketujuh, WNA dan WNI tersebut dapat menyelesaikan masa karantinanya di hari ke-8.

"Jika hasil PCR hari ke-7 negatif maka dapat menyelesaikan masa karantina pada hari ke-8," ungkap Jodi.

Kemudian, WNI yang baru datang dari luar negeri dan belum divaksinasi akan segera divaksinasi. Namun, hal itu dengan ketentuan WNI tersebut dinyatakan negatif Covid-19.

"WNI yang baru datang dari luar negeri dan belum di vaksin akan segera di vaksin apabila terbukti negatif Covid-19 selama menjalani karantina ketika masuk ke Indonesia," kata dia.

Jodi mengatakan pemerintah akan memastikan aturan ini dijalankan. Petugas juga akan melakukan penjagaan lebih ketat di titik-titik kedatangan internasional.

"Menkumham, Menhub, dan Satgas Penanganan Covid-19 akan memastikan aparat penegak hukum dan petugas bandara melakukan penjagaan lebih ketat di titik-titik kedatangan internasional dan perbatasan," tutur Jodi. (detikcom/Ant/d/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com