Sejumlah Warga Tandatangani Petisi Tolak Kartu Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian Banyak Terjadi pada Orang yang Tak Vaksin


302 view
Kemenkes: Risiko Kematian Banyak Terjadi pada Orang yang Tak Vaksin
Kredit: fernando zhiminaicela via Pixabay
Ilustrasi vaksin corona, vaksin covid-19 vaksin booster. 

Jakarta (SIB)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyayangkan langkah sejumlah masyarakat yang menginisiasi sekaligus menandatangani petisi terkait desakan kepada pemerintah agar membatalkan syarat yang mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin virus corona (Covid-19) untuk memasuki area pusat perbelanjaan atau mal.


Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyebut, akselerasi vaksinasi yang kemudian diimplementasikan dalam penerapan dalam aktivitas sektor non kesehatan merupakan salah satu strategi menuju fase endemik.


"Kalau saya pribadi sangat disayangkan kalau itu, menurut saya itu kan bukan beban," kata Maxi dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (7/9).


Maxi menyebut, pihaknya bakal lebih mengapresiasi apabila petisi atau protes warga itu terkait ketersediaan vaksin yang menipis di tengah animo masyarakat terhadap vaksinasi yang mulai tinggi.


Kendati demikian, Maxi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat lewat petisi daring itu wajar, bahkan menurutnya di sejumlah daerah ada yang sampai melakukan demonstrasi menolak kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi di sektor sosial-ekonomi itu.


"Jadi kalau itu yang dimaksud agar supaya syarat itu bisa, tetapi dengan ketersediaan orang, vaksin, dan tempat akses itu mudah mungkin, kalau itu saya kira kami akan benahi," jelas Maxi.


Lebih dari 13 ribu orang meneken petisi mendesak pemerintah membatalkan syarat yang mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin covid-19 sebagai syarat administrasi.


Berdasarkan pantauan pada Selasa (7/9) pukul 15.15 WIB, petisi dengan judul 'Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi' yang diunggah di situs change.org itu telah diteken sebanyak 13.645 orang.


Pengunggah petisi, Lilis, dalam bagian penjelasan petisi mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab bila ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terhadap orang yang tidak memenuhi persyaratan vaksin, seperti penderita komorbid, yang terpaksa mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena aturan masuk mal yang dibuat pemerintah.


Ia berkata, pemerintah seharusnya memberikan solusi lain dan mengevaluasi aturan administratif yang diberlakukan saat ini, bukan malah menjadikan vaksin suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke mal atau melakukan perjalanan.


Menurutnya, aturan tersebut memberikan dampak negatif bagi orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta vaksinasi.


Banyak Terjadi

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pasien Covid-19 yang belum melakukan vaksinasi memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah terus mengimbau pentingnya vaksinasi kepada masyarakat agar terhindar dari infeksi dan risiko kematian akibat Covid-19.


Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menegaskan vaksinasi sangat penting untuk dilakukan demi menghentikan penyebaran virus Covid-19, bukan hanya sekadar meningkatkan imunitas.


"Vaksin Covid-19 sangat penting tidak hanya untuk mencegah penularan, tetapi juga melindungi kita dari risiko sakit parah, bahkan kematian, akibat infeksi Covid-19," ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9).


Berdasarkan data terbaru, risiko kematian akan lebih tinggi bagi pasien Covid-19 yang belum melakukan vaksinasi.

"Vaksin Covid-19 sangat penting tidak hanya untuk mencegah penularan, tetapi juga melindungi kita dari risiko sakit parah, bahkan kematian, akibat infeksi Covid-19," ujar Johnny.


Dari data yang sama, tingkat keparahan dan kematian akibat Covid-19 memiliki hubungan yang erat dengan vaksinasi. Tercatat pada 5 September 2021, dari 135.861 pasien Covid-19 yang meninggal dunia, 94% di antaranya belum mendapat vaksinasi.


Selain itu, Johnny menambahkan, adanya evaluasi efektivitas vaksin Covid-19 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19. Evaluasi tersebut juga dapat membantu mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan.


Evaluasi dari Kemenkes tersebut dilakukan terhadap kasus konfirmasi positif Covid-19, perawatan, dan kematian karena Covid-19 pada tiga kelompok tenaga kesehatan, yaitu yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap (dosis kedua), dan yang belum divaksinasi. Evaluasi tersebut juga melibatkan 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari hingga Juni 2021.


Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan King College London di Inggris juga mengungkapkan bahwa orang yang telah divaksinasi penuh tidak hanya mengurangi risiko penularan, tetapi juga dapat memperkecil risiko long Covid-19.

Berdasarkan penelitian ini pula, dua dosis vaksin Covid-19 juga akan mengurangi gejala kesehatan yang timbul hingga 50% apabila mengalami reinfeksi.


Berdasarkan penelitian dan data terbaru baik dari Inggris maupun Indonesia, Johnny menegaskan hal ini membuktikan bahwa vaksinasi sangat berperan penting untuk menurunkan risiko infeksi dan dampak yang fatal dari Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu dan menyegerakan vaksinasi.


"Pemerintah akan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan mengupayakan 2 juta suntikan per hari untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mendukung upaya ini dengan segera melakukan vaksinasi dan tidak perlu ragu lagi dengan efektivitas vaksin," pungkas Johnny. (detikcom/CNNI/d/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com