Kenapa Politik Uang Tetap Berlangsung ?

* Bawaslu Desak KPU Bikin Aturan Terkait Kampanye di Medsos

332 view
Kenapa Politik Uang Tetap Berlangsung ?
(Foto: Dok/Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI)
BICARA: Pegiat pemilu Titi Angrain bersama Hakim Agung dari Mahkamah Agung Irfan Fachruddin dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari bicara mengenai politik uang dalam Rakornas Sentra Gakkumdu hari kedua di Jakarta, Selasa (20/9). 

Jakarta (SIB)

Hakim Agung Irfan Fachruddin menyinggung adanya masalah sosiologis dalam politik uang setiap kali perhelatan pemilu di Indonesia.


Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (20/9).


"Politik uang ini kan sudah jelas aturannya, sudah terang sanksinya, kenapa tetap berlangsung?" ungkap Irfan dalam diskusi yang disiarkan langsung via YouTube Bawaslu RI, Selasa.


"Ada aturannya tapi tetap dilanggar itu bagaimana? Ini (masalah) sosiologis," katanya.


Irfan menambahkan bahwa secara faktual, politik uang masih menjadi fenomena yang marak di Indonesia.


Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyinggung soal jumlah perkara politik uang pada Pemilu 2019.


Ketika itu, terdapat 380 putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) terkait tindak pidana pemilu.


Politik uang menyumbang kasus terbanyak (69 terpidana), disusul memberikan suara lebih daru 1 kali (65 terpidana) dan penggelembungan suara (43 terpidana).


Padahal, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas melarang politik uang lewat Pasal 523, serta mengatur sanksinya bagi pelaksana, petugas, dan peserta kampanye.


Titi juga menyitir survei Global Corruption Barometer di mana dari tujuh pemilih di Asia, satu di antaranya terpapar politik uang.


Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal ini, dengan 26 persen pemilihnya terpapar politik uang.


Hanya Thailand dan Filipina yang lebih buruk dari Indonesia dalam kasus politik uang.


"Ini masalah faktual. Kalau lebih banyak yang tidak menegakkan dibanding yang menegakkan, di mana pun tidak akan tegak," kata Irfan.


"Persoalan ini perlu dibicarakan bersama. Di sini kan para pemuka masyarakat. Tolong diselesaikan secara sosiologis," ungkapnya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com