Kerap “Main Mata” Perkara

* Mahfud: Sudrajad Harus Dihukum, Jangan Dilindungi

365 view
Kerap “Main Mata” Perkara
Foto : Istimewa
Alexander Marwata.

Jakarta (SIB)


Mantan Hakim Agung Sudrajad Dimyati diduga tidak sekali 'main' perkara di Mahkamah Agung. Ia serta para tersangka yang tertangkap tangan disebut merupakan 'geng' pengurusan kasus.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.

"Jadi dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara.

Diduga, tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini," ujar Alex dalam keterangannya, Minggu (25/9).

Alex menduga banyak perkara lain yang dijadikan bancakan para tersangka dan oknum lainnya di MA. Menurut Alex, para pelaku adalah pegawai-pegawai yang sudah bekerja lama di MA.

"Diduga juga ada perkara-perkara lain yang pengurusannya melibatkan orang-orang yang sama," kata Alex.

Alex memastikan tim penyidik bakal mencari bukti-bukti permainan perkara lainnya oleh para tersangka maupun oknum lain di KPK. Jika nanti ditemukan bukti adanya kasus lain, Alex menyatakan bakal mengungkapnya ke publik.

"Jadi, masih satu jalur, pengurusannya itu ada beberapa perkara yang tentu nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan, diperoleh kecukupan alat bukti dan menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan," kata Alex.

"Namun untuk saat ini itu masih didalami penyidik, jadi kami belum bisa menyampaikan perkara apa saja perkara lainnya itu," Alex menandaskan.

KPK membuka peluang memeriksa Ketua Mahkamah Agung (MA) HM Syarifuddin dan hakim agung lainnya dalam kasus dugaan suap penanganan perkara perdata yang menjerat Sudrajad Dimyati.

"Jadi sepanjang diduga tahu perbuatan para tersangka, tentu pasti siapa pun akan dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali menyebut, pemeriksaan saksi dilakukan lantaran kebutuhan penyidikan. Menurut Ali, siapa yang diduga mendengar, mengetahui, atau melihat kejadian suatu pidana maka akan dimintai keterangan untuk membuat perkara lebih terang.

"Penyidik memanggil saksi karena ada keperluan agar lebih jelas dan terang perbuatan para tersangka," kata Ali.

MENEMUI

Sementara, Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain menyebut, bila Sudrajad Dimyati sempat menemui Ketua MA Syarifuddin pada Jumat, 23 September 2022. Zahrul menyebut, Dimyati menemui Syarifuddin untuk menjelaskan kasus yang menyeretnya menjadi tersangka KPK.

"Pagi tadi Pak SD (Sudrajad Dimyati) masuk ke kantor, dan sempat mendatangi pimpinan MA," ujar Zahrul Rabain dalam jumpe pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (23/9).

Zahrul menyebut Dimyati menemui Syarifuddin untuk menyampaikan soal pemanggilan KPK. Dalam pertemuan itu, kata Zahrul, Ketua MA menanyakan mengenai perkara yang membuat Dimyati menjadi tersangka.

Syarifuddin, kata dia, juga menanyakan siapa saja yang terlibat dalam perkara itu. Menurut Zahrul, pertemuan yang terjadi merupakan hal wajar. Sebab, sebagai hakim agung, Dimyati ingin melaporkan kepada atasannya.

"Dia cuma sowan," kata Zahrul.

Menurut Zahrul, dalam pertemuan itu Syarifuddin menyarankan kepada Dimyati untuk kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.

Dimyati pun merespons dengan baik dan menyerahkan diri ke KPK.

Jangan Diampuni

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai, hakim agung yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK harus dihukum berat. Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang, Rabu (21/9) malam dan menjaring 10 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Lima di antaranya adalah pegawai Mahkamah Agung (MA, 4 orang) dan seorang hakim agung, Sudrajad Dimyati.

Mahfud malah melontarkan bahwa jumlah hakim agung yang terseret lebih dari satu orang. “Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut,” ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, dikutip siaran Kompas TV , Sabtu (24/9).

“Dan hukumannya harus berat juga,” imbuh dia.

Menurut dia, hukuman berat bagi hakim agung terjaring OTT KPK merupakan sesuatu yang layak. “Karena dia hakim. Hakim itu kan benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni,” ujar Mahfud.

Ia juga mewanti-wanti siapa pun agar tidak melindungi Sudrajad cs. Siapa pun yang melakukannya, menurut Mahfud, maka besar kemungkinan dia juga bakal terseret kasus. “Jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital,” kata Mahfud.

“Anda melindungi, (maka) Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Gitu saja,” lanjut dia. Sudrajad kini ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Tak hanya ditahan KPK, Sudrajad Dimyati diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung.

Usut

Terpisah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial (KY), namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank.

"KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Boyamin dalam keterangan resmi, Minggu (25/9).

KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Jumat (23/9).

Selain Sudrajad, KPK juga menetapkan enam aparatur sipil negara (ASN) lain di lingkungan MA sebagai tersangka penerima suap, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS Kepaniteraan MAMuhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), dan PNS MAAlbasri (AB).

Sementara empat tersangka selaku pemberi suap ialah pengacara Yosep Parera (YP), pengacaraEko Suparno (ES), serta Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

KPK menahan ETP dan DY di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta; sedangkan MH, YP, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat; serta AB dan NA ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. (Merdeka/Kompas/CNNI/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com