Kerugian Negara Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung UINSU Rp 10 M Lebih Telah Dikembalikan


194 view
Kerugian Negara Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung UINSU Rp 10 M Lebih Telah Dikembalikan
Internet
Ilustrasi 
Medan (SIB)
Kerugian negara atas perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sebesar Rp 10.350.091.337, telah dikembalikan.

Hal itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henry Sipahutar dari Kejati Sumut saat ditemui di sela-sela persidangan lanjutan atas perkara tersebut dengan tiga terdakwa Prof Dr Saidurahman MAg (49), Joni Siswoyo SE (42) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Multikarya Bisnis Perkasa dan Drs Syahruddin Siregar MA (60) di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (18/8).

"Ya benar. Seluruh kerugian negara telah dikembalikan. Pengembalian kerugian negara tersebut pada saat proses penyidikan di Polda Sumut," ucap JPU Henry kepada wartawan.

Menurut Henry, proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan saat di Polda Sumut, juga akan diungkapkan di persidangan. "Belum bisa saya rincikan siapa yang mengembalikan. Nanti kita lihat saja di persidangan," terangnya.

Terpisah, Hendri Syahputra Manalu SH MH, Penasehat Hukum terdakwa juga membenarkan bahwa kerugian negara, seluruhnya telah dikembalikan. Bahkan, menurutnya, ada selisih kelebihan pembayaran kerugian negara.

"Sebenarnya negara sudah diuntungkan di pembayaran itu. Seharusnya, para terdakwa bukan mengembalikan sebesar Rp 10, 3 miliar. Seharusnya yang dibayarkan sebesar Rp 4,9 miliar. Ini karena seluruhnya dikembalikan, maka terjadi selisih sebesar Rp 5,4 miliar," ucap Hendri dari kantor Hukum Ahmad Sukry Lubis dan rekan, Kamis (19/8).

Hendri merincikan, berdasarkan surat penagihan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kementrian Agama, kerugian negara hanyalah Rp 4,9 miliar yang harus dikembalikan. "Namun perhitungan BPKP, dihitung pencairan 100 persen yakni Rp 10,3 miliar, padahal tidak 100 persen. Maka ada keuntungan negara sebesar Rp 5,4 miliar, bukan dirugikan negara," jelasnya.

Hendri mengatakan, awalnya, pihaknya tak menyangka perkara tersebut tetap berlanjut karena kerugian negara telah mereka kembalikan.

Didalam surat dakwaan dijelaskan, ketiga terdakwa terlibat dalam pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461 yang dikerjakan kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa.

Namun, dalam proses pembangunan, gedung itu terlihat mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dikatakan Jaksa, sesuai hasil audit adapun kerugian negara yaitu sebesar Rp 10.350.091.337.

"Hal itu kami perkuat dengan barang bukti yang berhasil kami kumpulkan bersama tim penyidik kepolisian, berupa dokumen yang berkaitan dengan pembangunan kampus II tahun anggaran 2018," kata jaksa.

Dikatakan jaksa, dalam perkara ini ketiga terdakwa (satu berkas terpisah) dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidiair pasal 3 jo, pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (A17/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com