Ketua Aspatan Sumut: Kaji Ulang Pergub No 1/2021

* Pemprov Sumut Masih Andalkan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD, Imbasnya Rakyat Sengsara

299 view
Ketua Aspatan Sumut: Kaji Ulang Pergub No 1/2021
Foto Dok
Toni Togatorop SE MM
Medan (SIB)
Ketua DPD Aspatan (Assosiasi Petani Nasional) Sumut Toni Togatorop SE MM menegaskan, Pergub Sumut No1/2021 tentang kenaikan tarif PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) malapetaka bagi rakyat, sehingga harus segera dikaji ulang, untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat.

"Pergub itu biang kerok pemicu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Sumut, sebaiknya Gubernur mencabutnya guna menyelamatkan ekonomi masyarakat," tegas Toni Togatorop kepada wartawan, Minggu (9/5) melalui telepon di Medan.

Menurut mantan Ketua BKD (Badan Kehormatan Dewan) DPRD Sumut itu, di saat pandemi Covid-19 ini, seharusnya Pemprov Sumut ikut menyelamatkan harga-harga komoditas pertanian yang terus mengalami keterpurukan, sehingga kehidupan ekonomi petani di daerah bisa terselamatkan. Bukan melahirkan kebijakan yang tidak populis, yakni menerbitkan Pergub menyengsarakan masyarakat.

"Perlu diketahui, para petani dari sekian banyak profesi masyarakat, saat ini sangat membutuhkan bantuan, untuk menyambung hidupnya yang sedang tersungkur diterjang pandemi Covid-19. Sudah saatnya pemangku kepentingan tidak lagi mengabaikan nasib mereka," ujar Toni yang membina ratusan kelompok tani tersebut.

Diakui Toni yang juga politisi Partai Hanura Sumut ini, berdasarkan pengalamannya selama menjadi anggota legislatif, Pemprov Sumut dalam mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetap mengandalkan dari sektor pajak, sehingga imbasnya tetap menyengsarakan masyarakat.

"Makanya kita anjurkan kepada Pemprov Sumut untuk menggali sumber-sumber pendapatan dari berbagai sektor, jangan melulu kepada kenaikan pajak kendaraan bermotor maupun PBBKB yang saat ini menjadi malapetaka bagi kehidupan masyarakat," tegas Toni Togatorop.

Dalam kesempatan itu, Toni juga menyampaikan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah yang terkesan mengabaikan bantuan modal terhadap petani di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga hampir seluruh petani di tanah air "megab-megab" akibat kekurangan modal.

"Petani sangat merindukan perhatian pemerintah dalam mengatur harga hasil komoditi pertaniannya, karena selama ini harga sayur-sayuran naupun produk buah petani tetap diatur para tengkulak, sehingga petani tidak pernah merasa puas akan harga hasil panen mereka," tegas Toni.

Lebih Fokus
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara naik Rp 200 per liter sejak 1 April 2021. Kenaikan harga ini pun banyak dipertanyakan warga bahkan sampai ada yang unjuk rasa.

Menanggapi kenaikan tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PBBKB maksimal 10 persen, besarannya ditentukan oleh provinsi. Kalau mau kembali 5 persen maka Pergub yang naik menjadi 7,5 persen harus dicabut, maka secara otomatis harga BBM non-subsidi akan turun. "Pangkal persoalannya terletak pada berlakunya Pergub," kata Djarot ketika dihubungi wartawan lewat WhatsAppnya, Minggu (9/5).

Menurut anggota DPR RI Dapil Sumut III ini, Pemprov Sumut tidak bisa menyalahkan Pertamina, karena harga BBM akan menyesuaikan Pergub yang berlaku. "Jadi kalau harga BBM di Sumut mau dikembalikan lagi ke harga semula, maka Pergub Nomor 1 Tahun 2021 itu harus dicabut," ucapnya.

PENGUATAN EKONOMI RAKYAT
Ketika ditanya apakah kenaikan BBM sudah sepantasnya diberlakukan di Sumut dan setuju dengan Pergub tersebut? Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini mengatakan tidak setuju dengan Pergub tersebut. Tidak tepat sekarang menaikkan BBM di saat ekonomi masyarakat sedang sudah di masa pandemi ini. Setidaknya kebijakan Pemprov Sumut lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat kecil seperti bantuan permodalan.

"Seharusnya Pemprov Sumut fokus pada penguatan ekonomi rakyat kecil seperti bantuan permodalan, mempromosikan dan membeli produk UMKM, pembukaan lapangan kerja baru melalui program padat karya, dan sejenisnya. Bukan kebijakan yang semakin membebani ekonomi rakyat dengan kenaikan harga BBM," tegasnya.

Banyaknya keluhan warga terkait kenaikan harga BBM ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sempat menelepon Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanyakan perihal ini.

Kemudian mantan Gubernur DKI itu mencari tahu kenapa BBM di Sumut bisa naik, ternyata kenaikannya disebabkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara yang baru. Pergub Nomor 1 Tahun 2021 itu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dana Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang naik menjadi 7,5 persen dari sebelumnya 5 persen untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi. Adapun PBBKB ini memang merupakan kewenangan pemerintah daerah. ((A4/A8/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com