Ketua DPRD SU: Mafia Tanah Lebih Berbahaya dari Koruptor, Piawai "Obok-obok" Tanah Rakyat

* Kementerian ATR/BPN Perlu Kerja Sama dengan Satgas Anti Mafia Tanah Bersihkan Oknum di BPN

112 view
Ketua DPRD SU: Mafia Tanah Lebih Berbahaya dari Koruptor, Piawai "Obok-obok" Tanah Rakyat
Foto Dok
Drs Baskami Ginting
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menilai, tindakan mafia tanah jauh lebih berbahaya dari keganasan seorang koruptor yang menggerogoti uang negara, karena perlakuannya tidak hanya licik "mengobok-obok" tanah rakyat maupun tanah pengusaha, tapi juga piawai menguasai aset negara.

Hal itu diungkapkan Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (13/10) di DPRD Sumut menanggapi pemberitaan Harian SIB, Rabu (13/10) terkait pernyataan Hakim Agung Prim Pambudi Teguh yang membeberkan liciknya permainan mafia tanah yang sampai bisa menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM), bahkan tanah Asrama TNI AU di Malang juga diserobot.

"Mafia tanah ini tidak hanya licik, tapi sangat berbahaya menghancurkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Bahkan gerakannya lebih ganas dari seorang koruptor. Kalau koruptor hanya menggerogoti uang negara, tapi kalau mafia tanah, mengobok-obok hingga menggerogoti harta masyarakat, baik perorangan, golongan, perusahaan maupun aset negara," tandas Baskami Ginting.

Sepak terjang mafia tanah ini, tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini, sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak pernah peduli siapa dan apa status korbannya. Yang terpenting bagi mereka, jika tanah letaknya strategis dan memiliki nilai jual yang tinggi, akan menjadi incarannya.

Baskami meyakini, mulusnya permainan mafia tanah ini menguasai tanah-tanah rakyat dan pengusaha maupun mengambil-alih aset negara, diduga kuat adanya "persekongkolan" oknum-oknum di BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan mafia tanah dalam hal penerbitan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Banyak pengaduan masyarakat ke DPRD Sumut yang tanahnya tiba-tiba keluar sertifikat HGU atas nama perusahaan dan SHM atas nama perorangan. Padahal tanah tersebut sudah dikuasai masyarakat sejak turun-temurun dan tidak pernah mengetahui ada tim pengukuran dari BPN ke lapangan. Tapi tiba-tiba ada sertifikat atas nama orang lain," ujar Baskami sembari menambahkan, tidak mungkin sertifikat keluar tanpa ada permainan mafia tanah dengan oknum di BPN.

Berkaitan dengan itu, Baskami meminta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah melakukan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) membersihkan oknum-oknum di BPN yang "bersekongkol" dengan mafia tanah.

"Jika oknum-oknum di BPN yang sering bekerja-sama dengan mafia tanah dalam hal penerbitan surat-surat tanah ditindak tegas, dipastikan permainan mafia tanah akan berhenti dengan sendirinya," tegas Baskami sembari berharap agar Kementerian ATR/BPN dan Satgas Anti Mafia Tanah bergerak cepat membersihkan oknum yang terlibat mafia tanah di instansi BPN, guna menghindari korban lebih banyak. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com