Ketua DPRD SU: Sangat Keliru Menilai Pemerintahan Presiden Jokowi Antikritik

* Masyarakat Tidak Perlu Khawatir, Presiden Jokowi Tidak Seperti Pemerintahan Orde Baru

162 view
Foto Dok
Drs Baskami Ginting
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menegaskan, sangat keliru menilai pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) antikritik, karena setiap kritik yang disampaikan sifatnya membangun justru dianggap positif dan perlu ditindaklanjuti demi kemajuan bangsa Indonesia.

"Tidak akan pernah yang mengkritik Pak Jokowi ditangkap, sepanjang yang menyampaikan kritik masih dalam koridor aturan, bukan didasari rasa kebencian, fitnah dan mencari-cari kesalahan," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (15/2) di DPRD Sumut.

Diakui Baskami, kritik itu sangat perlu dilakukan terhadap pemerintah, untuk lebih memacu kinerjanya, tapi tentunya harus berdasarkan aturan perundang-undangan dan jangan sampai kritik didasarkan atas rasa kebencian atau atas dasar suka tidak suka.

"Semua pihak harus memahami, walaupun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, tetapi hendaknya saat menyampaikannya jangan kebablasan tanpa nengindahkan rambu-rambu hukum. Kalau kritik dilakukan asal hantam kromo, tentu ujungnya ditangkap," tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini.

Berkaitan dengan itu, anggota dewan Dapil Medan ini sependapat dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian yang meminta masyarakat tidak perlu khawatir memberikan kritik kepada pemerintah, sepanjang kritik berbasis data dan fakta serta memiliki argumen yang kuat.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan pernah seperti pemerintahan Orde Baru yang membungkam kebebasan berbicara, apalagi mengkritik. Ketika itu, berbicara saja harus hati-hati, apalagi mengkritik, akan ditangkap atau dilenyapkan," tandas Baskami.

Baskami mengimbau masyarakat hendaknya bisa membedakan mengkritik dan mencaci-maki tanpa disertai bukti maupun pendukung hukum lainnya dan jangan justru ketika ada oknum-oknum yang mencaci serta melontarkan tudingan yang tidak benar atau hoax, lalu ada yang mengadukan, kemudian diproses hukum, dituduh pemerintah antikritik.

Di akhir keterangannya, Kepala Baguna Sumut ini menegaskan, sangat tidak sependapat kalau Pemerintahan Jokowi disebut antikritik. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini sangat terbuka kepada masyarakat, agar lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan yang sifatnya membangun dengan berbasis data, bukan hoax, apalagi fitnah. (M03/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com