Ketua DPRD SU Desak Gubernur Tunda Pengusiran Warga dari Bumper Sibolangit


279 view
Ketua DPRD SU Desak Gubernur Tunda Pengusiran Warga dari Bumper Sibolangit
Foto: Ist/harianSIB.com
Lahan Bumi Perkemahan  (Bumper) Pramuka Sibolangit.

Medan (SIB)

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunda pengusiran 307 warga dari lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Pramuka Sibolangit, karena dikuatirkan akan terjadi bentrokan di lapangan.


Pasalnya warga sudah menyatakan akan mempertahankan lahan yang sudah mereka kuasai sejak tahun 1954.


"Kita mendesak gubernur agar jangan buru-buru menertibkan masyarakat yang berada di kawasan Bumper Sibolangit Kabupaten Deliserdang, sebab bisa terjadi bentrokan antara aparat kepolisian, Satpol PP dan masyarakat," pinta Baskami Ginting kepada SIB melalui telepon, Selasa (15/11) dari Jakarta menyikapi aksi unjuk rasa masyarakat Sibolangit yang menolak diusir dari lahan Bumper Sibolangit.


Seperti diketahui, Pemprov Sumut melalui Satpol PP dibantu aparat kepolisian akan meruntuhkan 307 bangunan dan gubuk-gubuk milik masyarakat yang berada di Bumper Sibolangit hari ini, Rabu 16 November 2022.


"Dari pengaduan warga ke lembaga legislatif, rencana penertiban tersebut tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan warga yang mendiami kawasan Bumper Sibolangit. Tapi hanya diberi surat pemberitahuan penertiban pertama, kedua dan ketiga kepada masyarakat, agar segera meninggalkan lahan Bumper Sibolangit," ucapnya.


Dia berharap Gubernur Sumut untuk menunda penertiban atau pengusiran warga tapi lakukan dulu musyawarah dengan warga untuk mencari solusi terbaik.


Soalnya karena penertiban secara membabi-buta akan menimbulkan kegaduhan dan berujung bentrokan di lapangan.


"Alangkah baiknya Pemprov Sumut melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan masyarakat melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sebab dalam masyarakat Karo, ada istilah runggu (musyawarah) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada," ujar politisi PDIP Sumut itu.


Perlu diketahui, tambah Baskami, masyarakat yang berada di Bumper Sibolangit mayoritas suku Karo yang masih kuat dengan kultur adat dan budaya, sehingga untuk menyelesaikan persoalan sebaiknya dilakukan musyawarah, tanpa mengedepankan unsur paksaan atau kekerasan.


"Jadi solusinya, Pemprov Sumut dan masyarakat harus dipertemukan melalui jalur dialog tadi, guna mencari solusi terbaiknya, sebab Pemprov Sumut tentu ingin menegakkan Perda guna menyelamatkan asetnya. Begitu juga masyarakat, tentu tidak rela 307 bangunan permanen dan semi permanen mupun bangunan berbentuk gubuk diruntuhkan tanpa ada penyelesaiannya," tegas Baskami. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar