Ketua DPRD SU Ingatkan Seluruh Perusahaan Perkebunan Patuhi Permentan No26/2007

* Bangun Kebun Masyarakat Seluas 20 Persen dari Total Luas Areal Kebun Perusahaan

200 view
Ketua DPRD SU Ingatkan Seluruh Perusahaan Perkebunan Patuhi Permentan No26/2007
Foto: Ist/harianSIB.com
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mengingatkan seluruh perusahaan perkebunan di daerah ini tetap mematuhi Undang-Undang Reforma Agraria maupun Permentan No26/2007 yang mengharuskan perusahaan perkebunan membangun kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari total luas areal perkebunan milik perusahaan di wilayahnya.
"Seringnya terjadi sengketa agraria antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, akibat pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mematuhi Permentan No 26/2007," tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (30/5) di DPRD Sumut.
Baskami menyebutkan, awal terjadinya sengketa agraria antara masyarakat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Rendi Permata Raya (RPR), juga diakibatkan tidak dilaksanakannya amanah Permentan No26/2007.
"Kita ketahui PT RPR memiliki luas areal kebun lebih kurang 3.731 Ha di Madina, tapi faktanya sampai saat ini tidak menjalankan amanah Permentan, yakni 20 persen membangun kebun plasma terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat dengan melakukan aksi unjuk rasa di lapangan," tandas Baskami.
Namun aksi protes masyarakat tersebut, tambah Baskami, dilayani pihak perusahaan melalui jalur hukum, berupa pengaduan ke Polres Madina, sehingga masyarakat dipanggil Polres Madina untuk dimintai keterangan dengan alasan mengganggu aktivitas perusahaan.
Menyikapi pemangilan oleh Polres Madina terhadap masyarakat, Baskami mengaku sangat prihatin dan meminta Polres Madina dan pihak perusahaan perkebunan agar menyelesaikan sengketa agraria ini secara musyawarah dan kekeluargaan, guna mencari solusi terbaiknya.
"Sebaiknya selesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan pihak perusahaan secara musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, karena kalau ditempuh jalur hukum, tentu pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar akan terus berkonflik," jelas Baskami.
Namun demikian, Baskami minta kepada kedua belah pihak yang berkonflik, baik masyarakat dan pihak perusahaan agar bisa menahan diri dengan tetap menjaga situasi kondusif di Madina.
"Pihak Polres Madina juga kita minta agar jangan dulu menempuh persoalan rakyat ini melalui jalur hukum, tapi tetap melakukan pendekatan secara musyawarah kepada masyarakat, agar jangan sampai warga yang menuntut haknya menjadi korban kriminal," ujar Baskami.(A4/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com