Sesalkan Pernyataan Sejumlah Anggota Dewan

Ketua DPRD Taput Nyatakan Pembahasan RAPBD 2021 Terkendala Disebabkan Bamus Tidak Kuorum


505 view
Ketua DPRD Taput Nyatakan Pembahasan RAPBD 2021 Terkendala Disebabkan Bamus Tidak Kuorum
Foto Dok/Ketua DPRD Taput Ir Poltak Pakpahan
Ketua DPRD Taput Ir Poltak Pakpahan

Tarutung (SIB)

Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan menyesalkan sikap sejumlah anggota DPRD Taput yang membuat pernyataan di media massa dengan mengatakan bahwa keterlambatan pengesahan RAPBD Tapanuli Utara 2021 disebabkan oleh keterlambatan Pemkab Taput melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal pertama yang sangat disesalkannya adalah karena pernyataan tersebut tidak sepengetahuan pimpinan dewan.

"Saya telah menghubungi ibu Fatimah Hutabarat (Wakil Ketua DPRD Taput - red). Ia mengatakan tidak mengetahui adanya keterangan pers usai konsultasi dengan BPKAD Sumut. Demikian juga dengan Wakil Ketua Reguel Simanjuntak juga tidak mengetahui keluarnya pernyataan tersebut," ujarnya kepada SIB, Sabtu (12/12).

Kemudian Poltak Pakpahan menyesalkan pernyataan tersebut menyalahkan pihak eksekutif yaitu Pemkab Taput. "Sesungguhnya tidak perlu saling menyalahkan. Baiknya adalah mematuhi mekanisme penyusunan RAPBD. Cukup dengan mematuhi peraturan yang berlaku tentang penyusunan RAPBD yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2020," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun akhirnya membuka fakta yang terjadi di lembaga legislatif Tapanuli Utara terkait tahapan pembahasan RAPBD tahun 2021.

Menurutnya, pihak eksekutif sebenarnya telah menyampaikan KUA PPAS tanggal 6 Nopember. Menindaklanjuti penyampaian KUA PPAS tersebut, ia selaku Ketua Badan Musyawarah (Bamus) melayangkan surat undangan tertanggal 9 Nopember 2020 kepada anggota Bamus untuk membahas KUA PPAS pada tanggal 10 Nopember 2020.

Namun hingga 4 hari yaitu terhitung tanggal 10 sampai 14 Nopember rapat Bamus tidak pernah kuorum karena sebagian besar anggota Bamus yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi tidak hadir. Sementara pihak eksekutif selalu hadir.

"Anggota Bamus ada 17 orang. Yang hadir lengkap hanya dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar. Sementara anggota dari fraksi lainnya terkadang hanya satu orang, sehingga tidak pernah kuorum. Bisa dilihat absensinya di risalah rapat," ucapnya.

Menurutnya, kalau ada niat yang tulus, baik dari legislatif maupun eksekutif sebenarnya batas waktu pembahasan RAPBD hingga tanggal 30 Nopember pasti tercapai. "Artinya dengan rentang 21 hari sejak tanggal 9 hingga 30 Nopember jika langsung dibahas pasti sudah terjadi penetapan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun karena Bamus tidak pernah kuorum maka pembahasan tidak lanjut," ungkapnya.

Terkait keterlambatan penyampaian KUA PPAS oleh eksekutif, Poltak mengakui bahwa Pemkab Taput sudah memberikan jawaban. "Eksekutif menyatakan keterlambatan penyampaian KUA PPAS karena sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) baru diupload bulan Oktober akibat pemerintah fokus penanganan Pandemi Covid-19. Dengan keterlambatan dari pemerintah pusat tersebut berpengaruh ke daerah dan juga arah kebijakan penggunaan anggaran tahun 2021 serta DIPA yang baru turun September 2020," terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan Poltak, akibat tidak tercapainya kesepakatan telah dilakukan rapat internal pemerintah dan dewan. Dalam rapat itu, pemerintah memilih menetapkan APBD melalui Perkada.

Sehubungan dengan rencana Pemkab Taput menjalan Perkada tersebut maka pihak legislatif melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Sumutera Utara. "Saya memimpin konsultasi Bamus dengan Ketua DPRD Sumut. Sejumlah anggota DPRD Taput dipimpin Wakil Ketua Fatimah Hutabarat melakukan konsultasi dengan BPKAD," sebutnya.

Usai melaksanakan konsultasi itulah katanya sejumlah anggota dewan membuat pernyataan ke media massa.

"Kami selaku pimpinan sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan mereka itu. Pernyataan itu tidak mewakili pernyataan DPRD yang setiap keputusan ataupun kesimpulan harus kolektif kolegial," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa hasil konsultasi ke Provinsi menunjukkan bahwa RAPBD Taput tahun 2021 masih terbuka untuk dibahas. "Saat ini pun masih banyak daerah dalam tahap pembahasan. Jadi masih terbuka peluang membahas asalkan masing-masing pihak tidak ada saling menyalahkan," cetusnya.

Diharapkan, RAPBD terjadi kesepakatan sehingga tidak ada sanksi dengan pengurangan Dana Insentif Daerah (DID). "Mari kita saling mengalah dan tidak memaksakan kehendak sehingga DID untuk kepentingan masyarakat tidak dikurangi," pintanya. (BR7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com