Ketua KPK Soroti Jual Beli Jabatan: Jangan Harap Layanan Publik Optimal

* MenPAN-RB Ancam Pecat Pegawai yang Jual Beli Jabatan dan Penerimaan CPNS

178 view
Ketua KPK Soroti Jual Beli Jabatan: Jangan Harap Layanan Publik Optimal
(Foto: Ari Saputra/detikcom)
Ketua KPK, Firli Bahuri 
Jakarta (SIB)
Ketua KPK Firli Bahuri menyoroti soal maraknya kasus jual beli jabatan. Dengan kerap terjadinya kasus ini, Firli tidak heran jika pelayanan publik kurang optimal dikarenakan pejabat masih banyak yang tidak berintegritas.

Awalnya Firli bercerita soal kasus jual beli jabatan yang baru ditangani KPK, yakni di wilayah Probolinggo. Saat itu Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari mematok harga Rp 20 juta untuk sebuah jabatan yang bersifat sementara.

"Tentu kita baru saja mengikuti perkara terbaru yang melibatkan Bupati Probolinggo. Saya pernah bertanya di dalam media, saya katakan bahwa pengangkatan pejabat sementara kepala desa juga diperjualbelikan dengan harga Rp 20 juta dan memberikan imbalan hasil sewa pengelolaan tanah kurang lebih Rp 5 juta per hektare," kata Firli dalam webinar 'Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?' di Youtube KPK, Kamis (16/9).

Dengan adanya kasus tersebut, tentu akan berpengaruh pada pelayanan publik. Dia menyebut Bupati hanya disibukkan dengan urusan jual beli jabatan.

"Waktu itu saya sudah bertanya kalau saja pejabat jabatan sementara, kepala desa, itu diperjualbelikan, tentu kita nggak bisa berharap pelayanan masyarakat bisa optimal terhadap masyarakat. Jangankan untuk memberi pelayanan publik, begitu ingin menduduki jabatan, para pembantu bupati sudah disibukkan dan menerima beban berupa jual beli jabatan," katanya.

"Sering terjadi para penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan memiliki kesempatan dan ditambah rendahnya integritas, maka akan terjadi pemerasan. Seketika seorang PN atau kepala daerah baru saja dilantik, maka dia akan berpikir siapa saja yang akan jadi tim sukses dan yang bukan. kalau ada suatu jabatan yang dianggap PN bahwa layak atau tidak, maka bisa terjadi pemerasan. Dengan kalimat 'Apakah anda masih ingin bertahan di jabatan tersebut? Kalau mau bertahan maka anda harus bayar sekian, kalau tidak harus diganti'," ujarnya.

Dengan itu, KPK melakukan pencegahan dengan program monitoring center for prevention (MCP). Di mana khusus jual beli jabatan terdapat manajemen ASN dan asas-asas pemerintahan yang baik.

"Pertama adalah manajemen ASN. Bilamana manajemen ASN kita letakkan pada posisi yang tepat kita pedomani dan dijadikan tata cara disiplin pengelolaan ASN, maka jual beli jabatan tidak akan terjadi karena prinsipnya tentu juga dalam langkah manajemen ASN kita diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik," sambungnya.

Selanjutnya, Firli mengatakan kasus jual beli jabatan tidak akan terjadi jika seleksi jabatan dilaksanakan secara profesional hingga jujur. Lalu, perlu juga dilakukan pengawasan SDM yang ketat.

Ancam Pecat
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya tak segan-segan memecat pegawainya bilamana terdapat adanya jual-beli jabatan. Salah satu yang Tjahjo soroti adalah soal penerimaan CPNS.

"Di kementerian saya sendiri, sudah saya tegaskan kalau sampai ada pegawai PAN-RB, termasuk BKN, yang terbukti jual-beli jabatan, terbukti jual-beli penerimaan CPNS, langsung pecat," kata Tjahjo dalam webinar yang sama.

Tjahjo menyebut pihaknya sudah sering melaporkan oknum-oknum terkait penerimaan CPNS. Dia juga mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap calo-calo penerimaan CPNS itu.

"Sudah banyak yang kami laporkan ke Polda Metro bahwa oknum-oknum yang terlibat setiap tahun setiap ada CPNS. Ini yang kita ingatkan, hati-hati terhadap calo," katanya.

Selanjutnya, Tjahjo mengajak seluruh pihak memahami titik rawan terjadinya korupsi. Salah satunya ia menyoroti soal perencanaan anggaran yang dinilainya harus dilakukan secara hati-hati.

"Kita tahu bicara masalah KPK atau oleh kejaksaan atau oleh kepolisian atau temuan-temuan korupsi yang lain, saya mengajak seluruh pejabat publik, baik pusat maupun daerah termasuk diri saya untuk memahami area rawan korupsi. Berkaitan dengan perencanaan anggaran, antara pemerintah dan DPRD, harus hati-hati," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo menyoroti soal masalah hibah dan bansos yang dinilainya sensitif karena merupakan hak masyarakat. Juga ada masalah retribusi dan pajak hingga jual-beli jabatan.

"Kemudian masalah hibah dan bansos ini juga salah satu yang gampang diputarbalikkan, ini hak rakyat, nggak boleh main-main terhadap masalah hibah dan bansos," katanya.

"Masalah retribusi dan pajak, masalah pengadaan barang dan jasa ini ada aturannya dan masalah jual-beli jabatan," tambahnya. (detikcom/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com