Ketua Komisi II DPR: Jangan Berandai-andai Pemilu 2024 Ditunda


99 view
Ketua Komisi II DPR: Jangan Berandai-andai Pemilu 2024 Ditunda
(Rolando/detikcom)
Foto: Rapat Komisi II DPR dan KPU, Senin (6/9/2021). 
Jakarta (SIB)
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyakini penundaan Pemilu 2024 tidak bakal terjadi. Doli menyampaikan Indonesia merupakan negara hukum yang semua keputusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Nah, peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemilu itu seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan kita menyelenggarakan pemilu pada 2024," ujar Doli dalam diskusi virtual, Sabtu (11/9).

Diskusi itu digelar oleh Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk 'Menyoal Independensi Penyelenggara Pemilu: Kesiapan Anggaran Pemerintah dan Kemungkinan Penundaan Pemilu Tahun 2024'. Doli belum pernah menemukan satu pun institusi resmi yang mengajukan agar Pemilu 2024 ditunda.

"Jadi kita sebaiknya tidak perlu mengandai-andai. Sekarang begini, sejauh ini saya belum pernah menemukan satu institusi resmi apa pun yang membicarakan tentang penundaan penyelenggaraan pemilu. Tidak ada satu pun. Siapa?" tutur Doli.

Maka dari itu, Doli menyebut, peluang Pemilu 2024 ditunda sangat kecil. Menurutnya, DPR dan pemerintah selalu bekerja sesuai dengan perundang-undangan, di mana undang-undang mengharuskan Pemilu 2024 dilaksanakan.

"DPR dan saya kira pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, sampai hari ini bekerja sesuai UU yang eksis," imbuhnya.
Sementara itu, komisioner KPU Pramono U Tanthowi menepis pihaknya menunda Pemilu 2024. Pramono menegaskan, KPU tidak memiliki 'kepentingan' tertentu, seperti pihak-pihak yang memainkan isu penundaan pemilu.

"KPU tidak memiliki agenda untuk menunda Pemilu 2024, serta tidak menjadi bagian dari pihak yang memainkan isu penundaan pemilu," kata Pramono.

Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 kini merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak gagasan-gagasan tersebut. Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi Covid-19.

"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2-3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden tiga periode yang harus via pemilu. Sementara itu, dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer (Noel) kepada wartawan, Kamis (2/9).

Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden tiga periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden tiga periode.

Mendukung penambahan masa jabatan presiden, Noel menyebut, gagasan ini memerlukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD dan ini disebut bukan perkara sulit asal partai-partai setuju.

"Otomatis jika masa jabatan diperpanjang 2 atau 3 tahun, maka jabatan DPR dan DPD beserta di bawahnya juga diperpanjang," kata Noel. (detikcom/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com