Ketua PSI Sumut: Kegiatan Sosper DPRD SU Berbiaya Rp 3,9 Miliar Akal-akalan Habiskan APBD

* Minta Mendagri dan Menkeu Sebaiknya Kaji Ulang Kegiatan Sosper

116 view
Foto Dok
HM Nezar Djoely ST
Medan (SIB)
Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Sumut HM Nezar Djoely ST mengatakan, kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) DPRD Sumut yang menghabiskan anggaran Rp3,9 miliar setiap bulan bagi 100 anggota dewan, dinilai hanya sebagai "akal-akalan" untuk menghabiskan dana dari APBD 2021, karena manfaatnya tidak akan maksimal bagi masyarakat.

“Kegiatan Sosper hasil produk DPRD bersama eksekutif itu tidak akan ada manfaatnya, apabila tidak didukung dengan penerapan dalam mengaplikasikannya dengan pemerintahan terkait. Hal itu sama saja dengan membuang anggaran di tengah pandemi Covid-19," ujar Nezar Djoely kepada wartawan, Senin (1/3) di Medan menanggapi kegiatan Sosper yang lagi trend digelar DPRD Sumut.

Menurut mantan anggota DPRD Sumut ini, progres pembahasan Ranperda menjadi Perda jarang ditampilkan atau terpublikasi, baik di situs resmi maupun akun media sosial anggota DPRD, sehingga sangat mengagetkan, lembaga legislatif tiba-tiba sepakat dilakukan kegiatan Sosper.

Nezar menyarankan, semestinya Sosper ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan reses dewan yang dihadiri masyarakat banyak sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sosial di masa pendemi Covid-19 ini.

“Jika anggaran sosialisasi Perda yang cukup besar itu digantikan dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, sangatlah bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan atau kurang mampu," ungkapnya.

Berkaitan dengan itu, Nezar minta Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menkeu (Menteri Keuangan) harus bisa mensiasati ataupun mengkaji ulang kegiatan Sosper ini dengan mengefisiensikan anggaran, karena faktanya di lapangan, praktik atau aplikasi dari Perda tersebut kepada masyarakat tidak pernah sesuai kenyataan.

"Legislatif dan eksekutif jangan hanya semangat pada saat pembuatan dan sosialisasinya saja. Namun ketika Perda itu sudah jadi, seharusnya penerapannya kepada masyarakat berjalan baik," kata Nezar sembari menambahkan, Sosper tersebut terkesan pemborosan.

Berkaitan dengan itu, Nezar mengingatkan pihak eksekutif dan legislatif haruslah lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran yang cukup besar tersebut. Karena bagaimana pun wakil rakyat harus pro terhadap kepentingan rakyat.(A04/c).
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar