Keturunan Raja Bonanionan Pardede Minta Pemkab Toba Kembalikan Tanah Warisan

* Tengku Pardede : Jangan Paksakan Kehendak di Lahan yang Tidak Pernah Diberikan kepada Pemerintah

3.232 view
Keturunan Raja Bonanionan Pardede Minta Pemkab Toba Kembalikan Tanah Warisan
Foto SIB/Frans Simanjuntak
DIABADIKAN: Perwakllan ahli waris/ keturunan Raja Bonanionan Pardede di antaranya Tengku Pardede dan Sahala Pardede diabadikan di lokasi lahan rencana pembangunan Monumen Raja Bonanionan Pardede yang berlokasi di Jalan DR TD Pardede Balige, Rabu (9/6).
Toba (SIB)
Keturunan Raja Bonanionan Pardede akan membangun monumen dan Tugu Raja Bonanionan Pardede di tanah/lahan yang dulu dipinjam Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Toba) sesuai perjanjian pinjam tertanggal 19 Mei 1962.

Karena tanah/lahan tersebut begitu sakral bagi para keturunan Raja Bonanionan Pardede. Oleh karenanya keturunan Raja Bonanionan Pardede menolak dilakukannya pembangunan di areal tersebut khususnya untuk pembangunan parkir kendaraan.

Hal itu disampaikan perwakilan ahli waris/keturunan Raja Bonanionan Pardede, Tengku Pardede bersama Sahala Pardede kepada SIB di Balige, Rabu (9/6). Mereka menyebutkan, bahwa pihak pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak atas lahan yang tidak pernah diberikan kepada pemerintah.

“Lahan tersebut tidak pernah dijual pemilik kepada pemerintah kabupaten dan tidak pernah dihibahkan. Lalu bagaimana mungkin pemerintah bisa memiliki lahan tersebut," tegasnya.

Jangan Paksakan Kehendak
Lebih lanjut Tengku mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Toba jangan memaksakan kehendak kepada masyarakat, karena di lahan tersebut akan mereka dirikan monumen Raja Bonanionan Pardede.

“Kami patuh dengan putusan Mahkamah Agung itu. Tidak ada niat kami yang lain, hanya itu. Tanah harus kembali dengan sendirinya. Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Hari gini pemerintah masih bisa memaksakan kehendaknya kepada masyarakat di dalam keputusan yang sama," tegasnya.

Sementara Sahala Pardede menyampaikan sesuai dengan surat Bupati No : 690/301/PRKP/2021 tanggal 31 Maret 2021, pihaknya telah menyampaikan keberatan dan menyampaikan bahwa perbuatan bupati selaku kepala daerah Kabupaten Toba adalah merupakan tindakan perampasan hak kepemilikan secara sewenang-wenang atas tanah/lahan ahli waris pomparan Raja Bonanionan Pardede yang berlokasi di Jalan DR TD Pardede Balige.

Kata dia, benar ahli waris dari pomparan Raja Bonanionan Pardede pernah meminjampakaikan sebidang tanah/lahan kepada pihak pemerintah dahulu Pemerintah Tingkat II Tapanuli Utara dan sekarang Pemkab Toba Samosir (Toba) sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian tanggal 19 Mei 1962 dan kedua belah pihak tidak pernah saling sengketa.

Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 328 PK/PDT/2006 tertanggal 25 Januari 2007 dinyatakan, bahwa surat perjanjian sebidang tanah tanggal 19 Mei 1962 yang diperbuat ahli waris pomparan Alm Raja Bonanionan Pardede dengan pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Toba) adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum. Dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba adalah hanya sebagai penggugat intervensi dalam kasus pengadilan perdata atas tanah/lahan yang dipinjam dari pihak ahli waris.

“Bahwa dengan jelas dan tegas disini, pihak - pihak yang tertera dan terikat dalam surat perjanjian pinjam tanggal 19 Mei 1962. Tidak bisa mengingkari kesepakatan sesuai dengan tercantum dalam surat perjanjian yang mengikat dimaksud,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, keputusan pengadilan tidak dapat serta merta menjadi landasan hukum bahwa tanah/lahan dimaksud menjadi hak milik Pemkab Toba Samosir (Toba).

“Maka dengan itu kami minta pihak Pemkab Toba untuk mengembalikan tanah/lahan dimaksud secara terhormat dan bermartabat mengacu kepada perjanjian pinjam 19 Mei 1962,” tegasnya.

Dia menambahkan, sesuai isi perjanjian pinjam sebidang tanah, pihak pertama pomparan Raja Bonanionan Pardede benar ada meminjamkan sebidang tanah persawahan yang dipersatukan kepada Pemerintah Daerah Tapanuli Utara selaku pihak kedua dengan tujuan pembangunan lapangan pembinaan mental bagi tahanan Penjara Balige sekaligus sebagai usaha peningkatan kesejahteraannya berupa pertambakan ikan pemeliharaan ternak yang terletak di Desa Pardede Onan Balige dengan batas sebagai berikut, sebelah Timur Lumban Jabijabi Pardede, Barat Jalan Labuhan, Selatan Parit arah jalan Tarutung dan Utara PLN dan parit arah jalan Danau Toba.

“Bahwa pihak kedua (Pemerintah Daerah Tapanuli Utara) ditentukan jika nantinya tanah yang dipinjam tidak dipakai lagi sebagai dimaksud di atas maka sendirinya tanah tersebut kembali kepada si pemilik atau pihak pertama dalam hal ini Keturunan Raja Bonanionan Pardede,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Ir Poltak Sitorus melalui Sekdakab Drs Audy Murphy Sitorus ketika dikonfirmasi SIB via selulernya Jumat (1/6) menyebutkan, sah-sah saja ahli waris/keturunan Raja Bonanionan Pardede menyampaikan surat kepada Pemkab Toba perihal pengajuan pengembalian tanah/lahan (eks karsitek,red) yang terletak di Jalan TD Pardede Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tersebut.

Akan tetapi, kata dia, lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset milik Pemkab Toba Samosir (Toba), sesuai dengan berita acara eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tahun 2008 yang lalu.

Hal ini juga lanjut mantan Kabag Hukum Pemkab Toba ini, sudah mereka sampaikan pada saat pertemuan antara Pemkab Toba bersama perwakilan ahli waris Raja Bonanionan Pardede beberapa waktu yang lalu di Aula Kantor Kelurahan Pardede Onan Balige.

“Sesuai berita acara eksekusi, lahan diserahkan kepada Pemkab Toba. Pada saat pertemuan itu juga (copy berita acara red) sudah kita bagikan dan sudah kita terangkan," sebut mantan Sekretaris DPRD Toba ini.

Atas dasar keputusan itu, lanjut dia menyampaikan, Pemkab Toba tetap akan berpegang pada berita eksekusi dari Pengadilan Negeri Tarutung itu, karena pada saat itu lahan tersebut langsung dicatatkan sebagai aset pemerintah kabupaten.

Terkait keputusan eksekusi PN Tarutung, Tengku Pardede menegaskan pihaknya tidak pernah mengakui dan menerima putusan itu, karena mereka tetap berpegangan kepada keputusan hukum yang dikeluarkan MA.

"Kami tetap menolak kegiatan apapun di sana. Karena sesuai keputusan Mahkamah Agung, tanah harus kembali kepada kami keturunan Raja Bonanionan Pardede," tegasnya. (BR7/G1/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com