KontraS Minta Panglima TNI Cabut Aturan Periksa Prajurit Seizin Komandan

* Pakar Hukum Pidana Nilai Sebuah Kemunduran

126 view
KontraS Minta Panglima TNI Cabut Aturan Periksa Prajurit Seizin Komandan
Internet
Prajurit TNI
Jakarta (SIB)
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut surat telegram yang mengatur tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum (APH), yakni polisi, jaksa, hingga KPK. KontraS menilai aturan tersebut semakin memberatkan penegakan hukum di tubuh TNI.

"Dengan adanya aturan pemanggilan tentara harus mengetahui pimpinan satuan, semakin memberatkan mekanisme penegakan hukum," kata Wakil Koordinator II KontraS, Rivanlee Anandar, kepada wartawan, Rabu (24/11).

Rivanlee mengatakan surat yang dikeluarkan Panglima TNI yang lalu, Marsekal Hadi Tjahjanto semakin memperkuat impunitas terhadap TNI. Selain tak lazim, aturan ini menurutnya bisa berdampak pada TNI menjadi kebal hukuman pidana.

"Karena selama ini proses pelanggaran oleh TNI dilakukan melalui mekanisme internal militer, maka ketika adanya aturan tersebut akan melahirkan impunitas di tubuh TNI yang pada akhirnya bisa berpotensi TNI menjadi 'kebal pidana' dan dapat melakukan tindakan apa saja karena ada upaya 'perlindungan' dari atasan yang mana sejauh ini lazim terjadi sebelum adanya aturan tersebut," jelasnya.

Rivanlee mengatakan surat rekomendasi atasan terkait prajurit yang terkena kasus sudah sering terjadi bahkan sebelum adanya surat Panglima TNI tersebut. Karena itu lah, dia meminta agar surat tersebut segera dicabut oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Dari contoh kasus di atas (surat rekomendasi keringanan) menunjukkan bahwa praktik pendampingan sudah terjadi dan terbukti memberikan perlindungan pada anggota yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya aturan tersebut, impunitas di tubuh TNI yang selama ini terjadi akan terus tumbuh. Maka sudah seharusnya dicabut demi penegakan hukum yang adil," ujarnya.

Kemunduran
Sementara itu, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut aturan itu sebagai sebuah kemunduran.

"Aturan ini bertentangan dengan asas demokrasi yang tidak membedakan orang per orang jika terindikasi melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Ini sebuah kemunduran karena siapapun berkedudukan sama di depan hukum," kata Abdul kepada wartawan, Selasa (23/11).

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, menilai dengan adanya aturan baru itu, penanganan kasus yang melibatkan prajurit TNI akan menjadi lamban. Sebab, kata dia, proses hukumnya menjadi lebih birokratis.

"Ya akan cenderung menjadi lamban proses hukumnya karena memerlukan izin atasan dalam pemanggilan," ujarnya.

Suparji menyebut, dari sudut pandang tertib hukum, aturan baru TNI itu akan memberikan pedoman pemeriksaan prajurit. Dia pun berharap agar aturan itu tidak kontraproduktif dengan penegakan hukum yang berlaku.

"Ketentuan tersebut diharapkan tidak kontraproduktif dengan penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan equility before the law. Tetapi benar-benar dalam rangka menciptakan kepastian prosedural yang berkeadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 diteken 5 November 2021 memuat empat tahap dalam prosedur pemanggilan prajurit TNI untuk diperiksa terkait kasus hukum. Dengan aturan tersebut diharapkan kesalahpahaman yang berpotensi terjadi selama pemeriksaan di Polri, KPK dan Kejaksaan dapat terminimalisasi.

"Terkait pemanggilan ini kan, intinya kan kita itu memberitahukan kepada prajurit untuk tunduk dan taat pada aturan," ucap Kabid Bankum Perdata dan Tata Usaha Negara Babinkum TNI Kolonel Chk Rochmat kepada wartawan, Selasa (23/11).

"Supaya apa? Jangan sampai nanti pemanggilan itu, kalau dilakukan pemanggilan langsung ke prajurit, kalau terjadi apa-apa di lapangan, siapa yang tanggung jawab," pungkas Rochmat.

Berikut ini 4 aturan pemanggilan dan pemeriksaan prajurit TNI:
1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com