Rabu, 12 Juni 2024 WIB

Korlantas Polri Usul Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus

Redaksi - Jumat, 26 Agustus 2022 11:42 WIB
463 view
Korlantas Polri Usul Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus
Foto: Ist/harianSIB.com
Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus.
Jakarta (SIB)
Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan.

Menurut Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs Yusri Yunus, usulan itu bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

"Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak," kata Yusri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8).

Yusri mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.

Sementara untuk usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut, banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain dalam untuk data kendaraan untuk menghindari pajak progresif.

Yusri menuturkan, adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.

"Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, nggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif," tutur Yusri.

Yusri menyatakan, akan mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati demi pendapatan daerah meningkat.

Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data," imbuhnya.[br]





Yusri juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.

Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya, seperti kendaraan hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

"Semua kendaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap," ungkapnya.

Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.

"Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data," ujarnya. (detikcom/f)






Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Polri: 429 Orang Meninggal Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024
Kakorlantas: SIM dan STNK Mati saat Masa Lebaran Tak Kena Denda
Polri Pakai Drone Pantau Arus Mudik Lebaran 2024, Jangkauan sampai 20 Km
Kakorlantas Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Capai 136,7 Juta Orang
Polri Gelar Operasi Keselamatan Mulai 4-17 Maret 2024, Incar 11 Pelanggaran
Korlantas Polri Supervisi di Polres Pematang Siantar
komentar
beritaTerbaru