Jakarta (SIB)
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa bercerita dirinya menghadapi tekanan saat menjabat KSAD di Pemilu 2019. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengatakan dirinya tak pernah merasakan tekanan pada 2019.
"Kalau ada penekanan waktu 2019 saya waktu itu masih Panglima Armada Barat. Rasanya tidak ada tuh waktu itu penekanan," kata Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11).
Yudo mengaku hanya ada satu perintah dari atasannya saat itu. Yakni, katanya, menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2019.
"Juga ya kita laksanakan perintahnya hampir sama kayak kita ini. Netral, netral, netral dan kita sampaikan juga pada seluruh prajurit di jajaran untuk netral. Sehingga kita tidak merasakan itu (tekanan)," ujarnya.
Dia menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Dia menegaskan TNI netral.
"Nah makanya sekarang ini untuk mengantisipasi dari awal kita sudah berkomitmen untuk TNI netral, netral dan netral," tutupnya.
Sebelumnya, Panglima TNI periode 2021-2022, Andika Perkasa, meyakini tekanan terhadap prajurit untuk mendukung calon tertentu pasti ada di Pilpres 2024. Keyakinan itu dilandasi atas pengalamannya pada Pilpres 2019. Andika bercerita kala itu dirinya pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja, ia lebih memilih untuk menerima tekanan tersebut.
"Lima tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih, saya memilih mau ditekan atau nggak," ujar Andika saat ditemui di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (13/11).
Panja Netralitas TNI
Terkait dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI menjelang Pemilu 2024 oleh DPR RI, Yudo Margono mengatakan, tak ada masalah.
"Silakan saja wakil rakyat membentuk itu, ya mungkin sudah menjadi kewenangannya DPR ya. Mungkin itu jadi kewenangan DPR ya silakan saja. Tentunya kami mempunyai prosedur," kata Yudo.
Yudo juga menekankan bahwa TNI juga memiliki birokrasi tersendiri. Birokrasi itulah yang membuat para prajurit bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Kemudian kami juga mempunyai apa namanya birokrasi sendiri, kami mempunyai tingkat pembinaan sendiri untuk membina para prajurit ini untuk netral," tegasnya
Meski begitu, Yudo tak menampik jika nantinya ada panggilan dari Panja Netralitas TNI, mereka siap akan memenuhinya.
"Ya tentunya mungkin dari wakil rakyat ya seperti itu ya mungkin kami nanti apabila mungkin dipanggil DPR dan sebagainya kami siap tentunya," ujarnya.
"Karena memang ya itu tadi kami dengan memagari termasuk untuk ini kan juga memberikan rambu-rambu pada prajurit TNI supaya netral," tutupnya.
Komisi I DPR sudah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.
"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11). (detikcom/d)
