DPP GAMKI Keluarkan SK Lagi

Landen Marbun Diberhentikan, Tigor Simarmata Jadi Plt Ketua DPD Gamki Sumut

* DPD GAMKI Sumut Tolak Pemberhentian Landen Marbun, Senioren Sesalkan DPP

562 view
Landen Marbun Diberhentikan, Tigor Simarmata Jadi Plt Ketua DPD Gamki Sumut
Foto Dok
Pdt Dr Eben Siagian dan Antonius Sianipar
Medan (SIB)
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP-GAMKI) kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Sumut. SK nomor 110700/SU-GAMKI/INT/B/III/2021 tertanggal, 26 Maret 2021 tersebut, memberhentikan Landen Marbun SH dari Ketua DPD GAMKI Sumut dan menunjuk Tigor Dolly Simarmata sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD GAMKI Sumut.

SK yang ditandatangani Ketua Umum Willem Wandik dan Sekum Martin P Sinurat ini, mengaktifkan kembali semua aktivitas ke dalam dan keluar kepengurusan DPD GAMKI Sumut. Dengan terbitnya SK ini, maka segala aktivitas GAMKI Sumut dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan kebijakan GAMKI Sumut. Sebelumnya, DPP mengeluarkan SK nomor 110695/SU-GAMKI/INT/B/III/2021, Rabu (24/3) menghentikan sementara semua aktivitas ke dalam dan luar DPD GAMKI Sumut. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut agenda organisasi Konferda GAMKI Sumut tanggal 26-28 Maret di GOR Kota Sibolga jadi batal digelar.

Keluarnya SK DPP yang menghentikan akitivitas DPD GAMKI Sumut mendapat kecaman dari senioren GAMKI Pdt Dr Eben Siagian, Antonius Sianipar dan Jadi Pane. Pdt Dr Eben Siagian mengatakan kepada wartawan, Jumat (26/3), DPP seharusnya tidak boleh melarang kegiatan DPD karena panitia Konferda sudah disahkan DPD yang sah sebelum DPP membekukannya.

“Seharusnya DPP menunjuk Plt, jangan dibiarkan organisasi tanpa nakhoda walaupun itu sehari. Lagi pula, jika organisasi dibentuk, seharusnya panitia diperbolehkan melaksanakan kegiatannya, kalau yang salah ketua, panitia jangan ikut dihukum,” tegas Pdt Eben yang juga mantan Seketaris DPC GAMKI Medan ini.

Hal senada dikatakan Jadi Pane, SK DPP GAMKI itu cacat hukum, menghentikan kegiatan sama saja mematikan organisasi. Karena kegiatan organisasi GAMKI tidak hanya Konferda atau sejenisnya, ada juga ibadah atau doa bersama. “DPP tidak boleh melakukan seperti itu, DPD harus menjawab surat DPP dengan surat,” kata mantan Sekretaris DPD GAMKI Sumut ini.

Sementara itu, Antonius Sianipar mengatakan, jika DPP mengaitkan organisasi dengan dugaan keterlibatan GAMKI di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang sehingga membekukan organisasi itu tidak tepat. Andaikan Landen Marbun ikut dalam KLB tersebut, itu adalah hak hak politik pribadi Landen Marbun. “Tidak boleh DPP sampai menurunkan tim pencari fakta dan berujung pada pembekuan dan pemberhentian Landen Marbun. Andaikan benar ikut KLB, itu hak Landen, DPP GAMKI tidak boleh memermasalahkannya,” tuturnya.

Pasca turunnya SK DPP yang baru, Pengurus DPD GAMKI Sumut dipimpin Plt Ketua Tigor Simarmata melaksanakan rapat lewat tatap muka dan zoom meeting. Dalam rapat tersebut diputuskan, DPD GAMKI tidak menerima keputusan DPP memberhentikan Landen Marbun dan akan menyurati DPP apa dasar memberhentikan Landen sebagai Ketua DPD GAMKI Sumut.

Poin selanjutnya, kata Tigor, mengaktifkan aktivitas kegiatan GAMKI, DPP memberi wewenang melaksanakan kegiatan. Untuk itu panitia akan melaksanakan Konferda. Surat DPP 19 Januari 2021, menyebutkan memberikan tenggang waktu kepada DPD GAMKI Sumut untuk melaksanakan Konferda sampai akhir Maret 2021. Sehingga perlu disikapi dan mempersiapkan pelaksanaan Konferda.“Kalau kita laksanakan Konferda berarti kita menerima SK DPP, padahal kita menolak,” kata Tigor.

Sampai berita ini diturunkan, rapat DPD masih berlangsung dan masih terjadi perdebatan apakah Konferda dilanjutkan atau tidak. (A8/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com