Langgar Aturan, Rapat Pembahasan P-APBD Humbahas TA 2021 Dihentikan DPRD


179 view
Langgar Aturan, Rapat Pembahasan P-APBD Humbahas TA 2021 Dihentikan DPRD
Foto SIB/Frans Simanjuntak
DIHENTIKAN : Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Humbahas TA 2021 di gedung dewan, Komplek Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul, Selasa (28/9) dihentikan, karena telah menyalahi aturan yang berlaku.
Humbahas (SIB)
DPRD Humbanghasundutan (Humbahas) menghentikan tahapan Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2021 di gedung DPRD yang berada dalam Komplek Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul, Selasa (28/9).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol itu dihadiri Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan dan diikuti 18 anggota dewan. Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Marolop Manik, Wakapolres Humbahas Kompol D Pinem, Kasi Intel Kejari Humbahas Hendra Sinaga dan sejumlah pimpinan OPD.

Rapat yang dimulai sekira pukul 10.40 WIB itu langsung berjalan alot dan dipenuhi interupsi oleh sejumlah anggota dewan terkait keabsahan rapat itu.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Humbahas Marsono Simamora memertanyakan keabsahan jadwal rapat paripurna itu. Menurut dia, jadwal rapat paripurna yang dibuat Badan Musyawarah (Banmus) tidak sah, karena lebih banyak anggota Banmus tidak diundang saat itu.

"Kami ingin tahu, kenapa kami tidak diundang saat rapat Banmus. Apakah kami tidak anggota Banmus lagi?” tanya Marsono kepada Ketua DPRD Humbahas.

Menanggapi pertanyaan Marsono itu, ketua dewan mengklarifikasi hal itu kepada Plt Sekwan Makden Sihombing. Makden mengakui tidak memberikan undangan kepada sejumlah anggota Banmus, dengan alasan terlambat menyampaikan.

Mendengar pengakuan Plt Sekwan itu, Marsono marah dan menuding, Plt Sekwan tidak becus bekerja. "Kami ini anggota DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi kinerja dan keuangan pemerintah. Kenapa anda seolah-olah menghalangi kinerja kami," tanya Marsono.

Interupsi juga disampaikan Togu P Purba dan Bresman Sianturi dari Fraksi Gerindra -Demokrat, Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas, Guntur Simamora, Ketua Fraksi Golkar, Bantu Tambunan, dan anggota Fraksi Nasdem Mutiha Hasugian. Mereka memrotes keabsahan hasil rapat Banmus dan ketidaknetralan Plt Sekwan.

Selain itu mereka juga mengusulkan untuk menghentikan tahapan pembahasan Ranperda P-APBD TA 2021 tersebut karena telah menyalahi sejumlah aturan yang ada.

"Kita harus patuh kepada Tatib DPRD. Jadi kita tidak boleh melanjutkan rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemkab Humbahas tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2021 yang tidak korum beberapa hari lalu.

Jadi mari menjaga marwah DPRD ini. Semua sudah lari dari aturan dan sudah semakin runyam. Untuk apa semua aturan-aturan yang kita buat kalau semua kita langgar," ucap Togu P Purba.

"Kita sudah melakukan yang salah. Kalau sudah dimulai dengan yang salah, hasilnya juga akan salah. Jadi usul kami, supaya rapat ini dihentikan sampai di sini saja. Tidak usah kita lanjutkan," timpal Mutiha Hasugian.

Setelah mendengar interupsi para anggota dewan itu, ketua dewan akhirnya menghentikan rapat paripurna itu.

"Saya hanya memimpin. Keputusan kembali sama kita semua. Tergantung kepada kita, apakah lanjut atau tidak. Namun karena tadi lebih banyak yang meminta untuk menghentikannya sampai di sini, jadi saya putuskan, Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda P-APBD TA 2021 ini sampai di sini," kata Ketua Dewan Ramses Lumban Gaol sambil mengetok palu.

Keputusan ketua dewan itu langsung disambut tepuk tangan oleh sejumlah anggota dewan. "Mantap ketua. Itu baru keputusan yang adil dan tepat," ucap beberapa anggota dewan.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya menyampaikan bahwa rapat paripurna itu telah terjadwal melalui Banmus dan seyogianya pengambilan keputusan dilaksanakan tanggal 30 September 2021.

"Itu hasil rapat Banmus. Namun seperi yang kita lihat bersama bahwa rapat tadi terbuka untuk umum dan kita saksikan rapat tadi tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan P-APBD TA 2021 dengan berbagai argumen seperti yang kita dengar bersama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dan nota perhitungan adalah Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan masalah jadwal," kata Ramses.

Selain itu, dia juga menjelaskan, meski rapat Banmus korum, namun ada beberapa anggota dewan yang menyatakan keberatan karena tidak diundang dalam rapat itu.

"Atas dasar itulah kami menampung aspirasi daripada semua peserta rapat. Pimpinan melihat bahwa lebih banyak yang menginginkan itu tidak perlu dilanjutkan atau dihentikan sampai di situ saja. Dan tadi pemerintah belum sempat membacakan nota pengantar Ranperda P-APBD TA 2021 tersebut," pungkasnya. (BR7/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com