Jokowi Pecat Pejabat Akibat Impor Pipa

Luhut: Pertamina Ngawurnya Minta Ampun


253 view
Foto Istimewa
Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memecat langsung seorang pejabat PT Pertamina (Persero). Luhut menyebut pejabat itu “ngawur”.

Luhut mengungkapkan kisah pemecatan pejabat yang mengambil kebijakan sembarangan itu.
“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang tersiar melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3).

Jokowi memecat pejabat itu berkaitan dengan langkah impor pipa untuk proyek Pertamina. Hal ini tak sesuai dengan aturan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” kata Luhut.

Namun, Luhut tidak mau membeberkan siapa nama pejabat terkait.

“(Ada yang) sempat tanya alasan saya. Alasan saya TKDN. Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” tambah Luhut.
Luhut menyayangkan hal ini bisa terjadi. Menurutnya, pejabat Indonesia kini kurang profesional dan tak idealis karena tak mencintai produk dalam negeri.

“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” tutur Luhut.

Terkait TKDN, Luhut sepakat dengan Jokowi soal pentingnya komponen dalam negeri untuk mendukung pembukaan lapangan kerja.
“Saya jelaskan kepada pak presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” beber Luhut.

Menurut Luhut, penggunaan komponen dalam negeri untuk proyek pemerintah serta BUMN juga dapat menghemat anggaran. Ia pun pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk memecat pejabat yang tak patuh.

“Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan pak presiden, bapak harus memecat. Mengganti orang itu. Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakekatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus bekerja dengan hati,” kata Luhut.

“Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling,” pungkasnya.

Ogah Mengemis
Luhut Binsar Pandjaitan bukan suara soal kepastian investasi pendirian pabrik Tesla Inc di Indonesia.
Luhut membeberkan, Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan perusahaan besutan Elon Musk tersebut. Dengan kata lain, Tesla masih berminat melakukan penjajakan penanaman modal di Tanah Air.

“Kita ini bukan negara jelek. Beberapa malam yang lalu, Tesla masih mengejar kita, masih diskusi, semua masih berjalan dan berlanjut,” kata Luhut dikutip dari Kontan, Rabu (10/3).

Luhut mengeklaim, Pemerintah Indonesia enggan untuk bersikap meminta-minta ke pihak Tesla agar membangun pabrik di Indonesia. Lanjut Luhut, sebenarnya justru pihak Tesla yang membutuhkan Indonesia.

“Itulah kenapa saya pikir mereka jangan begging-begging (memohon). Hey, you need us (Hai, kalian butuh kita). Kita juga butuh mereka. Jadi harus seimbang, jangan sampai kita ditempatkan posisi untuk meminta-minta,” ucap Luhut.

Luhut juga menyatakan, selama ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu. Namun, dirinya tak bisa menyampaikan secara detail kemajuan soal rencana investasi Tesla tersebut.

Menurut Luhut, hingga saat ini, Indonesia masih memiliki non-disclosure agreement (NDA) dengan Tesla.
NDA adalah perjanjian antara para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi atau material terentu yang tak boleh diketahui pihak lain. Lantaran itu pula, Luhut tak bisa memberikan detail soal rencana Tesla di Indonesia, termasuk ketertarikan perusahaan mobil listrik tersebut.

Yang pasti, kata Luhut, mereka melihat potensi yang dimiliki Indonesia.

Bikin Jengkel
Tak heran jika Presiden Jokowi jengkel gara-gara ada BUMN yang masih impor pipa. Sebab, pemerintah sedang menggaungkan penggunaan produk dalam negeri lewat kebijakan TKDN.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar mengungkapkan bahwa TKDN yang digaungkan selama ini masih berjalan lambat dalam implementasinya.

"Selama itu terkait dengan produk di Indonesia yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri diwajibkan untuk memakai, cuma perjalanannya ini masih lambat," kata dia saat dihubungi, Kamis (11/3).

Dia menjelaskan, saat ini Pertamina memiliki 2 proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR), dan 4 proyek pengembangan kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP).

Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 800 triliun. Andai saja 30% di antaranya memanfaatkan TKDN maka setidaknya ada yang mengucur ke industri nasional.

"Masa 3 persennya lokal nggak bisa? Kalau lokal bisa ada Rp 300 triliun market. Kan harusnya industri kita bisa main. Nah, rupanya sekarang ini masih banyak barang-barang yang untuk khususnya di bidang industri energi ini, baik itu energi listrik maupun juga migas itu masih impor, seperti pipa, seperti besi baja," paparnya.

Hal itu membuat tingkat utilisasi industri nasional tak meningkat. Sebab, produk yang terserap tak seberapa.

"Jadi masih banyak produsen dalam negeri yang tidak bisa berkembang karena harus bersaing dengan import product yang notabene itu bisa lebih murah karena kapasitas mereka kan kalau di China pabrik pipa baja itu bisa satu pabrik saja mungkin 2 jutaan ton. Kita satu pabrik paling 100.000 ton," bebernya.

Pihaknya melihat pemerintah saat ini semakin tegas, bukan hanya memaksa tapi memberikan penalti kepada pihak-pihak yang melanggar aturan TKDN.

"Jadi rupanya Presiden sudah sangat lugas malah bilang benci penduduk asing, tapi sebenarnya bukan itu (poinnya), tapi sebenarnya adalah pakailah produk Indonesia," tambahnya. (Kompastv/Kompas.com/detikFinance/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com