Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali memberikan tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini, Jokowi menugasi Luhut mengurus masalah minyak goreng.
"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu tidak terlalu lama kita selesaikan," ujar Luhut seperti dikutip dari Bisnis, Senin (23/5).
Informasi itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtu lalu. Luhut mengatakan awalnya ia ingin hadir langsung pada acara tersebut.
Namun, karena ada tugas dari Jokowi, dia hanya bisa hadir secara virtual. Adapun sore ini, Kementerian Perdagangan menggelar rapat koordinasi mengenai minyak goreng. Semula, Luhut dijadwalkan hadir jika merujuk pada agenda resminya.
Menjelang rapat berlangsung, Luhut diwakilkan oleh deputinya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, pemerintah membuka kembali ekspor minyak goreng dan crude palm oil atau CPO per 23 Mei.
Jokowi mengatakan keputusan itu diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini. Pemerintah juga mempertimbangkan nasib 17 juta tenaga kerja dan petani di industri sawit.
TUGAS KHUSUS LUHUT
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menjelaskan tugas khusus Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan ketersediaan stok dan mengawasi distribusi minyak goreng sesuai dengan target.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca-larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," ujar Jodi saat dihubungi melalui pesan pendek, Senin (23/5).
Adapun Luhut mengkoordinasikan penyaluran minyak goreng untuk wilayah Jawa dan Bali. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Jodi menjelaskan, Kemenko Perekonomian tetap akan bertindak sebagai lead atau pemimpin yang mengkoordinasikan masalah minyak goreng. Kemenko Marves pun akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, hingga Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, Jodi menerangkan pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan pendistribusian minyak goreng. "Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," katanya.
Adapun sebelumnya, pemerintah telah mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil. Kebijakan ini mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang telah menurun serta menimbang nasib 17 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit.
Turun
Di kesempatan terpisah, Jokowi menyampaikan dalam seminggu ke depan harga minyak goreng curah di pasaran akan menjadi Rp 14.000 per liter. Hal itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
"Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 (per liter)," ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (23/5).
Ia pun menegaskan akan terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air, seperti melakukan pengecekan di pasar tradisional.
"Tadi saya cek di Pasar Muntilan, saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu," katanya.
Jokowi mengatakan menstabilkan harga minyak goreng bukan perkara mudah di tengah situasi di dunia yang memang sedang mengalami kenaikan di sektor pangan dan energi.
Sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Jokowi menjelaskan sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan adanya kenaikan harga internasional.
"Karena harga minyak goreng terutama di Eropa, di Amerika naiknya tinggi, harga di dalam negeri ketarik (naik harganya)," ucapnya.
Oleh karenanya, produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengakui telah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Akhirnya saya setop, setop minyak goreng nggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah," kata Jokowi.
Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.
"Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara," katanya.
Meski begitu, Jokowi mengaku optimistis harga minyak goreng akan stabil. (T/detikFinance/c)
