MA Kabulkan Gugatan OSO Soal Dobel Job Pengurus Parpol-Senator


327 view
Jakarta (SIB)- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI. PKPU tersebut melarang pengurus parpol maju jadi caleg DPD RI.

Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada tanggal 25 Oktober 2018 lalu.
Keputusan tersebut diketok majelis yang diketuai hakim agung Supandi dengan anggota hakim agung Is Sudaryono dan Yulius.

Sebelumnya, akibat adanya PKPU Nomor 26/2018, pengurus parpol dilarang menjadi caleg DPD RI. KPU mencoret nama OSO dari daftar caleg DPD RI.
OSO sempat menggugat pencoretan itu ke Bawaslu, namun ditolak. Bawaslu menegaskan pencoretan oleh KPU sah.

Lalu apakah OSO bisa maju dalam Pemilu 2019? MA belum membeberkan isi putusan tersebut.

Diminta Kembalikan
Sementara itu Kuasa Hukum OSO menanggapi, "Jadi uji materi pembatalan PKPU 26 tahun 2018 sudah diterima. Dengan demikian ketentuan bahwa calon anggota DPD harus mundur dari parpol dibatalkan," ujar Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir saat dihubungi.

Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada tanggal 25 Oktober 2018 lalu.  Dengan demikian, KPU diminta mengembalikan OSO sebagai caleg DPD.

"KPU tidak memiliki dasar hukum untuk mencoret Bapak dan KPU wajib mengembalikan Bapak dalam daftar nama calon DPD," jelas Dodi.

Putusan MA ini tidak hanya berlaku bagi OSO. KPU diwajibkan mengembalikan caleg DPD yang juga merangkap sebagai pengurus atau kader parpol.
"Jadi ini untuk semua calon DPD yang merangkap pengurus partai," sebut Dodi.

Terkait hal tersebut, KPU akan menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pertimbangan.

"KPU tentu saja mempertimbangkan untuk secara resmi bertemu dengan MK atau bersurat untuk meminta pertimbangan atas putusan MA," ujar Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Selain itu, KPU akan membuat kajian terkait uji materiil OSO yang dikabulkan MA. Namun saat ini KPU belum menerima salinan putusan MA dan segera menggelar pleno.

"KPU akan mencoba membuat kajian terkait dengan putusan MA, karena dalam pandangan KPU, putusan MK tentang pokok yang diuji materi di MA itu sebenarnya kategorinya terang benderang," kata Wahyu.

"Sampai hari ini KPU belum terima putusan Mahkamah Agung. Sikap KPU tentu saja akan menunggu dan mempelajari putusan MA. Kedua, KPU akan bahas dalam rapat pleno terkait putusan MA tersebut," tutur Wahyu. (detikcom/l)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com