MA Menangkan Warga Atas Sengketa 3.323 Ha Lahan di Pelalawan


165 view
MA Menangkan Warga Atas Sengketa 3.323 Ha Lahan di Pelalawan
Ari Saputra/detikcom
Gedung Mahkamah Agung
Pekanbaru (SIB)
Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan warga atas sengketa 3.323 hektare lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Lahan tersebut rencananya dieksekusi Dinas LHK Riau.

Informasi yang diterima, eksekusi itu dibatalkan MA dengan nomor putusan No 595 K.TUN/2020. MA menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082, 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.

Salinan putusan tertanggal 15 Maret 2021 itu sudah disampaikan MA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru. Amar putusan telah disampaikan panitera ke pihak penggugat dan tergugat.

Dalam putusan, tertulis penggugat adalah PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Perusahaan PSJ itu mewakili sejumlah koperasi dan di dalamnya terdiri ratusan warga Pangkalan Gondai melawan eksekusi yang dilakukan DLHK sebagai tergugat.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap majelis yang diketuai Irfan Fachruddin.

Panitera PTUN Pekanbaru Agustin saat dimintai konfirmasi membenarkan putusan itu. Agustin menyebut telah menyampaikan putusan kepada tergugat dan penggugat.

"Yang saya sampaikan adalah amar putusan. Selanjutnya para pihak yang mengajukan salinan lengkapnya," kata Agustin kepada wartawan, Jumat (19/3).

Agustin menyebut penggugat sudah mengajukan surat permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak akan dipanggil kalau hakim sudah mengeluarkan surat eksekusi putusan.

"Nanti hakim membacakan, apakah eksekusi itu sudah dilaksanakan atau belum," kata Agustin.

Diketahui, sengketa lahan di Pangkalan Gondai terjadi sejak 2020. Kejaksaan Pelalawan dan Dinas LHK Riau sebagai eksekutor saat itu melakukan penebangan pohon kelapa sawit di lahan yang disebut kawasan hutan.

Ratusan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi melakukan perlawanan dan menolak eksekusi. Masyarakat menilai mereka sangat bergantung pada lahan itu hingga akhirnya mendirikan tenda dan menempuh jalur hukum lewat koperasi yang tergabung dalam PT PSJ.

Kuasa hukum PT PSJ, Asep Ruhian, saat dimintai konfirmasi belum bisa berkomentar banyak. Asep mengaku masih berada di Jakarta.

"Maaf belum bisa berkomentar ya. Saya masih di Jakarta ada kegiatan," kata Asep. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com