MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Hasil PSU Tiga Kabupaten di Sumut


159 view
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Hasil PSU Tiga Kabupaten di Sumut
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. 
Medan (SIB)
Mahkamah Konstitusi (MK) RI menggelar sidang perdana gugatan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Mandailing Natal (Madina) dalam tiga pemeriksaan terpisah secara bergantian, Rabu (19/5).

Dilansir dari situs resmi MK RI, www.mkri.id, pada sidang gugatan terhadap permohonan pemohon atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB.

Perlu diketahui sebelumnya, pada 22 Maret 2021 silam, Mahkamah menjatuhkan Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumut Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Erik-Ellya). Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS. Setelah dilaksanakan, hasil PSU tersebut pun kembali digugat ke MK.

Dalam sidang kali ini yang dipimpin hakim konstitusi Enny, Yusril Ihza Mahendra hadir secara virtual selaku salah satu kuasa hukum Pemohon yang menjabarkan beberapa pelanggaran yang dinilai merugikan pihaknya. Pelanggaran tersebut, di antaranya Termohon memberikan kesempatan pada pemilih yang telah pindah domisili dan pemilih yang tidak berdomisili pada wilayah pemilihan yang dimaksudkan. Selain itu, pada TPS 014 Desa Ngeri Lama misalnya, KPPS memberikan kesempatan pada pemilih yang memiliki NIK yang tercantum berbeda pada e-KTP dan KK dengan NIK yang ada pada Form Model C. Pemberitahuan Ulang KWK.

Terkait beberapa persoalan pelanggaran yang terjadi tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemungutan suara ulang pada 7 TPS di Kabupaten Labuhanbatu.

Sementara untuk suasana persidangan Madina dan Labusel, Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumut Henry Sitinjak SH saat dikonfirmasi terpisah via WhatsApp, Rabu (19/5) malam, menyebut pada intinya permohonan pemohon di kedua kabupaten yang terletak di ujung Provinsi Sumut itu adanya ketidakadilan yang dilakukan KPU setempat. Seperti di Madina, pemohon menganggap, KPU Madina berpihak pada paslon lainnya. Di antaranya diduga tidak melaksanakan tupoksinya dan melakukan pembiaran terjadinya kampanye terselubung, money politic, dan black campaign, serta larangan untuk memilih dan bahkan menyuruh Golput pada 3 TPS yang melaksanakan PSU.

Sedangkan di Labusel, pokok permohonan terkait antara lain adanya perbedaan hasil perolehan suara masing-masing paslon antara yang sebenarnya dengan yanh diumumkan oleh KPU Madina. "Selain itu pemohon menduga adanya ‘struktur lain’ di luar institusi penyelenggara Pemilu yang terorganisir yang dinilai menyebabkan selisih perolehan suara paslon no urut 2 dengan pemohon," ucap mantan Ketua Panwaslu Kota Medan itu.

Selain itu, KPU Labusel dinilai terburu-buru melakukan penetapan calon terpilih di Labusel, sementara KPU Labusel mengetahui adanya permohonan PHP Pasca PSU ke MK yang dilakukan Pemohon. Selain itu pemohon menyatakan sudah mengajukan surat penundaan penetapan Calon Terpilih kepada termohon sebelum penetapan dilakukan, namun diabaikan.

Terkait dalil-dalil para pemohon itu, Henry menegaskan bahwa Bawaslu yang kapasitasnya sebagai pihak pemberi keterangan di persidangan, telah menyiapkan keterangan tertulis untuk sidang berikutnya yang dijadwalkan kembali digelar pada Jumat 21 Mei 2021 di Mahkamah Konstitusi.

Keterangan tertulis yang dipersiapkan itu memuat seluruh pengawasan maupun proses penanganan pelanggaran yang ditangani Bawaslu selama proses PSU ataupun setelah pelaksanaan PSU berlangsung. "Peranan Bawaslu dalam persidangan di MK ini adalah sebagai Pemberi Keterangan atau bisa didefenisikan sebagai 'mata dan telinga' bagi majelis MK untuk mendapat gambaran secara utuh pelaksanaan PSU dari sisi hasil pengawasan sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan," katanya.

Henry juga menyebut dirinya bersama para Komisioner Bawaslu Sumut di antaranya Marwan, Johan Alamsyah dan Suhadi Sukendar Situmorang sedang mendampingi Komisioner Bawaslu RI Frizt Edward Siregar mengikuti sidang itu secara virtual dari Kantor Bawaslu RI. Sedangkan untuk komisioner Bawaslu kabupaten/kota, ada dua yang langsung menghadiri sidang tersebut di Gedung MK RI.

Hal yang sama disampaikan Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin. Ketua KPU Sumut itu mengatakan pemohon telah selesai membacakan permohonannya di masing-masing tiga perkara tersebut. "Sidangnya dilanjutkan kembali pada 21 Mei mendatang dengan agenda jawaban dari KPU," ucapnya. (A17/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com