MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja


302 view
MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja
Andi Saputra - detikNews
Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11).

Jakarta (SIB)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.


"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11).


Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.


"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman.


"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Anwar.


Empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat.


Sujud Syukur

Para pemohon uji formil UU Cipta Kerja lalu melakukan sujud syukur di depan gedung MK, Jakarta Pusat, setelah mendengar putusan tersebut.


Kuasa hukum pemohon uji formil, Viktor Santosa Tandiasa, menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK. Dia mengatakan, keputusan ini di luar dugaan karena sebelumnya para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh dan mahasiswa ini telah hilang harapan.


"Nah, memang ini baru pertama kali dalam sejarah MK berdiri, baru uji formil baru perkara ini lah yang diuji dikabulkan, sebelumnya KPK ditolak, lalu kemudian (UU) Minerba ditolak, baru kali ini Cipta Kerja dikabulkan, memang sebenarnya jauh dari ekspektasi kita ya, karena dari awal kita ya hampir tidak ada harapan melihat perkembangan MK, tapi ternyata di luar dari dugaan, ternyata MK mengabulkan, itu mengabulkan walaupun memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki," kata Viktor di depan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).


Viktor mengatakan, kebijakan-kebijakan strategis harus ditangguhkan pemerintah. Viktor meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membatalkan aturan-aturan terkait buruh yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja.


"Yang paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan Cipta Kerja, semua otomatis harusnya batal demi hukum karena sudah ditangguhkan oleh MK, sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja karena MK sendiri mengatakan harus ditangguhkan seperti itu," ungkapnya.


Viktor kemudian melakukan selebrasi dengan mencukur rambutnya sebagai upaya memenuhi janji jika putusan ini dikabulkan oleh MK. Tak hanya itu, dia pun melakukan sujud syukur.


"Iya kita sujud syukur ya, memang saya dari awal sudah mengatakan karena awalnya kami pesimis kan kami bisa mengatakan kalau sampai dikabul maka saya akan botak rambutnya, ternyata benar dikabulkan gitu kan, untuk menjalankan nazar itu ya saya akhirnya memutuskan untuk membotak rambut," tuturnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care Anis Hidayah menangis setelah mendengar putusan itu. Menurut Anis, butuh perjuangan yang panjang untuk sampai di titik uji formil di Mahkamah Konstitusi.


"Kita tidak hanya berkaca-kaca kita nangis, perjuangan panjang, Undang-Undang Buruh Migran itu akan tidak ada gunanya gitu kalau Cipta Kerja berlaku," kata Anis.


Anis menyebut ini adalah kemenangan yang paling bersejarah untuk para buruh. Dia pun mengapresiasi MK terkait keputusan ini.


"Menurut saya hari ini kemenangan gitu untuk buruh migran, teman-teman pekerja karena... menurut saya sejarah, sejarah penting. Ya kami mengapresiasi MK lalu kita masih punya pekerjaan untuk mengawal dua tahun kemudian dalam proses revisinya," ungkapnya sambil menangis.


Patuhi Putusan MK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan dari MK tersebut.


"Pertama setelah ikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan patuhi putusan MK dan laksanakan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (25/11).


Ia mengatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional. Pemerintah juga akan menindaklanjuti putusan MK untuk menyiapkan perbaikan UU Cipta Kerja dalam tenggat waktu yang ditentukan.


"Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional setelah perbaikan pembentukannya sesuai tenggang waktu," katanya.


"Pemerintah akan tindak lanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan UU dan arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud sebagaimana putusan MK," sambung dia.


Airlangga menegaskan, selama masa perbaikan itu, UU Cipta Kerja tetap berlaku.


"Putusan MK dibacakan agar pemerintah tak terbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang berlaku UU Cipta Kerja tetap berlaku," tegas Airlangga. (detikcom/detikfinance/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com