* Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang

MUI: Pinjaman Online Maupun Offline Mengandung Riba Hukumnya Haram

* Utang Sudah Lunas Tapi Terus Ditagih Korban Pinjol, Lapor Polisi

152 view
MUI: Pinjaman Online Maupun Offline Mengandung Riba Hukumnya Haram
[Antara]
Ilustrasi-aplikasi pinjaman online.
Jakarta (SIB)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol). Salah satu fatwanya menyebut bahwa pinjaman, baik offline maupun online, yang mengandung riba hukumnya haram.

"Layanan pinjaman, baik offline maupun online, yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan," ujar Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (11/11).

Kemudian, Niam juga menyebutkan, pada dasarnya utang-piutang merupakan bentuk saling tolong-menolong yang dianjurkan. Namun ini dianjurkan jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, Niam mengatakan, menunda pembayaran utang bagi yang mampu membayar hukumnya haram. Saat ini marak pemilik pinjaman online kerap kali mengancam mereka yang memiliki utang.

"Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia atau aib seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram," tegas Niam.

"Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab)," sambungnya.

Dia juga meminta pihak penyelenggara pinjaman online dapat menjadikan empat fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi.

"Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah," katanya.

Haramkan
MUI juga resmi mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini diresmikan dalam Forum Ijtima Ulama.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram," ujar Niam.

Dia juga menyampaikan beberapa hal alasan mengharamkan kripto sebagai mata uang. Ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar juga bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

"Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i," ungkapnya.

Perlu diketahui, syarat syar'i dalam penggunaan mata uang, antara lain, ada wujud fisik dan memiliki nilai. Selain itu, syarat lainnya adalah diketahui jumlah secara pasti, memiliki hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Selain mengharamkan, MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Tapi, MUI menyebut, uang kripto sebagai komoditi atau aset dengan sejumlah syarat sah untuk diperjualbelikan.

"Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan," jelasnya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII diselenggarakan sejak Senin (9/11) lalu. Dalam forum tersebut, Ijtima Ulama mendiskusikan beberapa hal, salah satunya terkait cryptocurrency.

"Juga dibahas mengenai masalah fikih kontemporer, apalagi pascapandemi ini muncul berbagai permasalahan baru di tengah masyarakat berbasis digital. Jadi ada pernikahan online (pinol), pinjol, kripto," tutur Asrorun.

"Jadi aset kripto sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis digital ini juga hal baru ini dibahas didalami dan ditetapkan sebagai panduan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat," imbuhnya.

Terakhir, Asrorun menjelaskan, dalam Ijtima Ulama ini, ada pembahasan mengenai optimalisasi zakat, transplantasi rahim dan pemilu yang bermaslahat. Reformasi agraria turut dibahas.

Terus Ditagih
Sementara itu, sudah banyak kantor pinjol ilegal yang ditindak polisi karena meresahkan masyarakat. Meski begitu, masih ada pinjol ilegal yang beroperasi dan merugikan masyarakat.

Hal ini dialami oleh perempuan berinisial M (33) di Jakarta Barat. Utangnya sudah lunas tetapi data pribadi tetap disebar dan diancam oleh perusahaan pinjol.

M pun melaporkan perusahaan pinjol itu ke Polres Metro Jakarta Barat. Laporan tersebut diterima polisi pada Rabu (10/11).
"Uang yang diterima oleh saya pada saat itu hanya Rp 2 juta dan saya merasa potongan yang dilakukan pinjol tersebut terlalu besar," kata M kepada wartawan, Kamis (11/11).

Menurut M, lima hari setelah dia meminjam uang via aplikasi pinjol tersebut, pihak pinjol mulai aktif melakukan penagihan. Awalnya, korban tidak menggubris.

Tagihan dari pihak pinjol datang terus-menerus hingga membuatnya tidak nyaman. Pihak korban pun kemudian membayar tagihan tersebut.

Namun, menurut korban, dalam melakukan penagihan, pihak pinjol melakukan serangkaian ancaman kepadanya sehingga membuatnya ketakutan.

"Ada ancaman juga 'Kamu hati-hati, saya tahu rumah kamu di mana', dia sampai segitunya," jelasnya.

Setelah melunasi tagihan tersebut, korban berpikir urusannya dengan aplikasi pinjol itu telah selesai. Namun, beberapa hari kemudian korban kembali diteror dan ditagih Rp 3 juta oleh aplikasi pinjol lainnya.

Korban yang merasa tidak pernah meminjam ke aplikasi itu mengabaikan pesan tersebut. Namun, ancaman dan penagihan dari pihak pinjol terus datang tiap hari.

"Karena merasa saya nggak minjam dan dapat ancaman fisik atau penyebaran data, akhirnya saya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Barat," katanya.

Ia berharap aparat kepolisian segera menangkap pinjol yang sudah meresahkan dirinya dan masyarakat lain. Korban menilai modus yang dilakukan pelaku ini dinilai sudah sering dilakukan kepada orang lain.

"Saya nggak pernah minjam, tiba-tiba ada tagihan," tuturnya. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com