MUI Usul PPKM Dilonggarkan, tapi Prokes Diperketat


252 view
MUI Usul PPKM Dilonggarkan, tapi Prokes Diperketat
(Tangkapan Layar YouTube Wakil Presiden RI)
Ketum MUI, Miftachul Akhyar 

Jakarta (SIB)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan agar pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun MUI meminta protokol kesehatan (prokes) diperketat.


Hal ini disampaikan Ketua Umum MUI, Miftachul Ahyar, dalam dialog virtual bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Selasa (27/7) malam. Dia memberi kritik soal PPKM.


"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Miftachul dalam keterangan tertulis dari Kemenko Polhukam, Rabu (28/7).


Dia mengatakan masih ada masyarakat yang merasa hak untuk beribadah dibatasi gara-gara PPKM. Menurutnya, hal itu terjadi karena warga merasa tinggal di zona hijau dan siap melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penularan Corona.


"Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," ujarnya.


Ketua Bidang Fatwa MUI Kholil Nafis menilai PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya. Namun, dia mengatakan pelaksanaan prokes harus diawasi secara ketat.


"Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisiplinan masyarakat, di antaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," ujarnya.


Mahfud Md kemudian menanggapi usul dari MUI. Dia menegaskan pemerintah sudah bekerja keras menangani Covid-19. Mahfud mengatakan pemerintah butuh kritik dan masukan, termasuk dari MUI pusat, agar penanganan Corona bisa lebih baik.


"Pemerintah sudah menjelaskan program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani Covid-19," ujar Mahfud.


Dia menegaskan semua masukan dan usulan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan. Dia mengatakan pemerintah akan membahas berbagai masukan itu saat melakukan evaluasi PPKM level 4.


"Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil tadi juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan," tutur Mahfud.


Pastikan Prokes

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran untuk mendirikan posko PPKM yang berlokasi di pasar rakyat. Langkah ini diambil Sigit agar disiplin protokol kesehatan (prokes) dan kegiatan perekonomian rakyat berjalan beriringan.


"Seluruh jajaran membentuk posko PPKM di pasar untuk antisipasi pelonggaran ekonomi kerakyatan," tegas Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/7).


Sigit kemudian memberi penekanan terkait tugas petugas posko PPKM di pasar, yakni memastikan pedagang maupun pengunjung patuh prokes. Petugas juga menerapkan sistem satu pintu atau one gate system di pasar agar kapasitas pengunjung terpantau dan dapat dikendalikan demi mencegah kerumunan.


"Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antarpedagang serta melakukan random check swab antigen," lanjut mantan Kabareskrim Polri ini.


Pada saat pengunjung hendak masuk pasar, Sigit mengingatkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian Sigit juga mengarahkan agar tiap pos PPKM menyediakan layanan vaksinasi Covid-19 serta menggencarkan penyaluran bansos bagi warga yang ekonominya terdampak situasi pandemi.


Mantan Kadiv Propam Polri ini juga meminta polisi berkoordinasi dan bersinergi dengan para stakeholder. "Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha," tutur Sigit.


Pembentukan posko PPKM pasar mulai aktif sejak Selasa (27/7). Tercatat 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia sudah didirikan oleh TNI-Polri dan para relawan.


Berdasarkan data Polri, 295 unit mobil untuk vaksinasi mobile juga telah dikerahkan. Mobil untuk vaksinasi ini tersebar di puluhan polda.


Berikut sebaran mobil vaksinasi mobile Polri:, Aceh (2 mobil), Sumut (7 mobil), Sumbar (1 mobil), Kepri (5 mobil, 8 kapal polair), Jambi (2 mobil), Bengkulu (2 mobil), Sumsel (3 mobil), Babel (1 mobil), Lampung (56 mobil), DKI Jakarta (62 mobil), Jabar (27 mobil) dan Jateng (14 mobil).


Berikutnya DIY (2 mobil), Jatim (39 mobil), Kalteng (6 mobil), Kalsel (2 mobil), Kaltim (5 mobil), Kaltara (2 mobil), Gorontalo (5 mobil), Sulteng (1 mobil), Sulbar (6 mobil), NTB (14 mobil), NTT (1 mobil), Malut (1 mobil), Papua Barat (2 mobil), Papua (2 mobil) dan Kalbar (16 mobil). (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com