Ma'ruf Amin: Respons Pemerintah di Bidang Hukum Sering Telat

* Minta Kemenkumham Reformasi Regulasi

292 view
Ma'ruf Amin: Respons Pemerintah di Bidang Hukum Sering Telat
Foto: Dok. Istimewa (Setwapres RI)
Wapres Ma'ruf Amin mengusulkan pemerintah melalui Kemenkumham bisa mengadopsi klausul 'rukhsah' atau kedaruratan dalam aturan hukum di Indonesia.
Jakarta (SIB)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui respons pemerintah di bidang hukum selama ini kerap terlambat saat kondisi Indonesia tengah menghadapi situasi darurat seperti di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

"Berdasarkan pengalaman selama ini respons kita di bidang hukum sering kali terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," kata Ma'ruf dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021, Selasa (12/10).

Ma'ruf lantas mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa mengadopsi klausul 'rukhsah' atau kedaruratan dalam aturan hukum di Indonesia. Usul itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya krisis atau bencana besar yang menimpa Indonesia, seperti pandemi di masa yang akan datang.

Konsep rukhsah dalam Islam berarti keringanan yang diberikan Allah SWT dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan karena alasan-alasan tertentu.

Terlebih lagi, Ia menegaskan bahwa Kemenkumham memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Saya pribadi, mengamati dengan seksama berbagai perkembangan di bidang legislasi dan regulasi selama masa pandemi ini, dan melihat sepertinya ada sesuatu yang "missing" dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam berbagai legislasi dan regulasi kita, yaitu pasal atau klausul tentang "kedaruratan," kata dia.

Lebih lanjut, Ma'ruf menilai klausul tentang kedaruratan bukan sesuatu yang baru di bidang hukum. Baginya, aturan tentang kedaruratan akan memberikan jalan legal yang sangat dibutuhkan apabila timbul situasi krisis akibat pandemi atau bencana besar menimpa Indonesia seperti saat ini.

"Sehingga pemerintah dapat mengambil langkah penanggulangan secara cepat, dan mencegah terjadinya keterlambatan bertindak yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia atau kerugian negara lebih besar," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, secara parsial penerapan konsep rukhsah di masa pandemi Covid-19 sudah memiliki preseden di Indonesia belakangan ini.

Reformasi
Ma'ruf Amin juga ingin Kemenkumham lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Saya yakin saudara-saudara sekalian yang sehari-hari menangani persoalan hukum dan perundang-undangan sangat mafhum dengan apa saja yang telah dan terus dilakukan pemerintah dari sisi legislasi dan regulasi dalam rangka menanggulangi pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun ini," ucapnya.

Selama kondisi pandemi Covid-19 ini, konsep rukhsah diimplementasikan oleh umat Islam untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 saat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, dengan cara-cara antara lain berupa penggantian shalat Jumat berjamaah di masjid dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing, atau pengajian secara daring.

"Konsep rukhsah, yang serupa dengan “pintu darurat” di masa krisis, dapat kita aplikasikan dalam tata perundang-undangan kita," jelasnya.

Dalam sistem tata hukum kenegaraan Indonesia, setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan untuk berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, yang keduanya tersebut menjadi urgent di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 ini;

Asas kemanfaatan merujuk pada pemerhatian keseimbangan manfaat yang terkandung di dalam suatu keputusan dan tindakan pemerintah, di mana semua manfaat tersebut harus seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

Sementara, asas kepentingan umum merujuk pada kewajiban untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Dengan adanya asas-asas tersebut, pemerintah dapat mengaplikasikan konsep rukhsah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan atau melonggarkan dalam situasi krisis seperti pandemi ini, dengan tujuan terwujudnya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum.

Ia mencontohkan terdapat kebijakan pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU, pengaturan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah tidak melalui tender terlebih dahulu, Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona hingga Peraturan OJK memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan.

"Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua, yang seyogianya dapat di kompilasi dan dikodifikasikan sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen atau built-in dalam berbagai peraturan sebagai klausul kedaruratan," harapnya. (CNNI/Okz/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com