Jakarta (SIB)
Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri workshop Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Pakta lntegritas dan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mahfud meminta BNPT berhati-hati di tahun politik.
"Beberapa hal yang harus diingat, rencana penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U20 FIFA tahun 2023 supaya hati hati. Piala dunia bola basket tahun 2023 merupakan tantangan bagi BNPT karena harus dapat menciptakan suasana aman dari terorisme dari seluruh Indonesia. Ada lagi tahun ini adalah tahun politik," kata Mahfud dalam acara yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Dia mengatakan, BNPT harus berhati-hati dengan kemungkinan munculnya provokasi membuat kekacauan di tahun politik. Dia mengatakan, provokasi bisa saja muncul dari orang-orang frustasi di bidang politik.
"Ada lagi tahun ini adalah tahun politik. Hati-hati juga. Kadang kala dari situ muncul provokasi yang kemudian menimbulkan ide dan langkah bagi orang-orang yang frustasi di bidang politik atau memang ingin mengambil kesempatan membuat kekacauan di dalam keramaian politik. Harus hati hati 2023-2024," ujarnya.
Mahfud berharap masyarakat dapat memaklumi tugas BNPT dan Densus 88 sebagai pemberantas terorisme. Menurutnya, terkadang masyarakat salah paham dengan penangkapan teroris yang terjadi.
"Kita juga berharap masyarakat supaya memaklumi atas langkah-langkah pemerintah terutama lembaga-lembaga pencegah dan pemberantas terorisme, BNPT, Densus 88, kepolisian itu, supaya dimaklumi kalau mengambil langkah-langkah. Sebab terkadang masyarakat itu ambigu, kalau kita nangkepi orang dibilang diskriminasi, dibilang antidemokrasi dan sebagainya kalau menangkap orang terlibat teroris," tuturnya.
"Padahal sebelum ditangkap itu datanya sudah lengkap, data keterlibatannya, kan semua terbukti kan di pengadilan," lanjutnya.
Menurutnya, tugas BNPT sangat berat dalam menangkap pelaku terorisme. Sebab jika terorisme tidak bisa teratasi, akan berpengaruh kepada seluruh komponen pemerintahan.
"Tapi kalau kita terlambat ada bom dibilang 'kok pemerintah terlambat'. Kalau cepat dibilang terlalu cepat, kalau lambat disalahkan.
Oleh sebab itu harus memaklumi, menangani terorisme ini adalah tugas yang sangat berat karena akan menentukan segalanya.
Kemampuan ekonomi politik hukum, kalau terorisme tidak bisa kita atasi itu akan rusak semuanya," ujarnya. (detikcom/a)
