Majelis Rektor PTN Terbelah soal Wacana Pendidikan Militer Mahasiswa


226 view
Majelis Rektor PTN Terbelah soal Wacana Pendidikan Militer Mahasiswa
Bayu Ardi/detikcom
Rektor UNS Solo sekaligus Ketua Umum Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho
Jakarta (SIB)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) sempat melontarkan wacana agar para mahasiswa bisa ikut pendidikan militer atau Program Bela Negara. Para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki pandangan berbeda-beda terkait wacana itu.

"Secara khusus kami memang di MRPTN belum memutuskan atau rapat soal itu. Karena wacana saja, kan. Kalau wacana saja, saya minta tanggapan dari teman-teman saja secara informal. Pendapatnya itu terbelah, kira-kira begitu," kata Ketua Umum Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho saat dihubungi, Sabtu (22/8).

Jamal mengatakan ada sebagian rektor yang setuju dengan adanya wacana pendidikan militer di tingkat universitas. Menurutnya, sebagian rektor yang sepakat dengan wacana tersebut merujuk pada negara lain yang sudah menerapkan wajib militer.

"Ya karena memang ada di beberapa negara, misalnya di Korea, China, Jepang mungkin ya, memang ada istilah wajib militer itu. Dia menggunakan rekomendasi-rekomendasi itu," ucap Jamal.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) ini mengatakan sebagian rektor yang tidak setuju dengan wacana pendidikan militer meminta agar program terkait bela negara yang sudah ada di kampus ditingkatkan. Jamal menyebut mereka juga meminta kegiatan seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) lebih diefektifkan.

"Teman-teman yang kurang setuju, 'Sudahlah (program) yang sudah ada bela negara ini ditingkatkan saja, karena sudah dipraktikkan oleh beberapa perguruan tinggi'. Ada juga yang mengatakan Menwa dan lembaga lain yang mendidik kedisiplinan, cinta Tanah Air, dan toleransi dan sebagainya itu diefektifkan lagi," jelas Jamal.

Selain itu, Jamal mengatakan ada sebagian rektor yang mempertanyakan urgensi wacana Program Bela Negara. "Memang ada juga rekan-rekan para rektor yang 'apa sudah segenting ini kah?', kira-kira itu," ucap Jamal.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada terkait wacana Program Bela Negara, menurut Jamal, semua rektor sepakat untuk meningkatkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air, toleransi, serta antiradikalisme. Menurutnya, hal itu harus terus didorong agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya Indonesia.

"Tetapi yang sama dalam pemahaman para rektor itu adalah bagaimana kita bisa dan mampu meningkatkan rasa cinta kepada bangsa, toleransi, antiradikalisme, kemudian menghargai perbedaan, cinta Tanah Air. Itu rata-rata para rektor mengatakan justru itulah yang harus kita dorong supaya para milenial kita, mahasiswa kita, tidak tercabut dari akar budaya kita, Indonesia," tuturnya.


Sebelumnya, wacana pendidikan militer satu semester mahasiswa ini disampaikan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono dalam sebuah diskusi online yang disampaikan melalui siaran pers, Minggu (16/8). Trenggono mengatakan nantinya mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer yang nilainya bisa dimasukkan ke dalam SKS yang diambil.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer. Nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan kecintaan terhadap negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Komcad ini bukan wajib militer," kata Wahyu. (detikcom/f)
Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com