Dugaan Korupsi Pengalihan Status APL Hutan Tele

Mantan Bupati dan Mantan Sekda Toba Ditahan JPU Kejari Samosir


833 view
Mantan Bupati dan Mantan Sekda Toba Ditahan JPU Kejari Samosir
Foto Istimewa/Hariansib.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.
Medan (SIB)
Mantan Bupati Kabupaten Toba (d/h Tobasamosir) Drs ST (75 tahun) dan mantan Sekda Kabupaten Toba Drs PS (70 tahun), Selasa (2/11-2021), ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Keduanya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele atau terkait penerbitan ijin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian di Kawasan Hutan terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir (pemekaran dari Tobasa).

Penahanan itu dilakukan JPU Kejari Samosir dengan menitipkannya di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Tanjung Gusta Medan,seusai menerima penyerahan tahap II (penyerahan tersangka berikut barang bukti) dari jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut.

Menurut Kajati Sumut IBN Wiswantanu SH MH melalui Kasipenkum Yos A Tarigan SH MH, penyerahan tahap II itu dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sumut kepada JPU Kejari Samosir karena tempat kejadian perkara adalah di Samosir, sehingga secara administrasi yang menerima penyerahan adalah Kejari Samosir.

Disebutkan, kasus terkait Kawasan Hutan Tele Samosir ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Untuk percepatan proses penanganannya, Kejati Sumut membentuk tim penyidik yang baru dan penanganannya dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sumut bersama Kejari Samosir. Dalam kasus ini, sebelumnya tim jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut, Kamis (25/3) telah menahan tersangka BPP (61), mantan Kepala Desa Partungko Naginjang yang juga mantan anggota DPRD Samosir.

"Dari hasil penelitian jaksa, dugaan korupsi pengalihan status APL Tele menjadi milik pribadi berupa pemukiman dan lahan pertanian ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut sebesar Rp 34.740.000.000 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)," kata Kasipenkum kepada wartawan, via aplikasi WA Ponsel.

Dalam kasus itu kata dia, tersangka ST diduga tidak melaksanakan tugasnya sebagai bupati melakukan pengawasan terhadap peraturan Landreform di daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform. Sedangkan tersangka PS diduga menyalah-gunakan jabatannya sebagai Sekda pada masa itu (2003) untuk mengusulkan nama-nama warga masyarakat yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat.

Tersangka ST adalah Bupati pertama sejak terbentuknya Kabupaten Tobasamosir waktu itu sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Kabupaten Tobasa kemudian dimekarkan lagi dan lahirlah Kabupaten Samosir.

Kasus ini berawal ketika Bupati Tobasa membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele (PPKHT) di Desa Partungko Naginjang tahun 2002, dimana tersangka PS (Sekda) sebagai Pengarah dan tersangka BPP (kepala desa) sebagai anggota Tim. Lalu BPP menghimpun 293 orang masyarakat hendak mengajukan izin membuka tanah di Desa Partungko Naginjang dengan mengutip uang dan diserahkan kepada Tim PPKHT.

Terhadap nama-nama yang diajukan BPP itu, pada 26 Desember 2003 Bupati ST menerbitkan izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, padahal saat itu sudah terbit Undang Undang No 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdangbedagai.

Kemudian setelah pelantikan Bupati Samosir 2004,BPP menjemput petikan surat keputusan Bupati Tobasa perihal izin membuka tanah tersebut ke kantor Sekdakab Tobasa dan membagikannya kepada masyarakat Partungko Naginjang. BPP juga ada melakukan penjualan atas tanah tersebut Rp 15 juta per Hektar tahun 2014, bahkan juga ada menjualanya kepada yang bukan warga Desa Partungko Naginjang.

Para tersangka dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(BR1/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com