Markas TNI di IKN Seluas 4.500 Ha untuk 3 Matra

* Pemerintahan IKN Setara Provinsi Khusus

403 view
Markas TNI di IKN Seluas 4.500 Ha untuk 3 Matra
(Yuga Hassani/detikcom)
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 

Jakarta (SIB)

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan soal rencana pembangunan markas TNI di Ibu Kota Negara (IKN) baru.


Andika menyebut total luas lahan markas untuk Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) sekitar 4.500 hektare.


"Kira-kira total semuanya, (TNI) Darat, Laut, Udara itu 4.500-an hektare," kata Andika dalam rekaman suara yang didapat dari Penerangan Kodam (Pendam) VI/Mulawarman, Kamis (17/2).


Andika berharap markas ketiga matra TNI berada di dalam kawasan inti pemerintahan IKN. "kami berharap, kalau bisa, ada di kawasan perluasan, masuk di kawasan perluasan ya. di kawasan inti, pusat pemerintahan," ucap Andika.


Andika menerangkan akan dibangun komando daerah militer (kodam) TNI AD baru, landasan udara TNI AU (lanud) baru dan pangkalan TNI AL (lanal) baru serta masing-masing perangkatnya di IKN.


"Akan menghadirkan kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk Angkatan Udara, lanud. Kosek-kosek (komando sektor) itu pertahanan darat unsurnya ya antara lain," ujar Andika.


"Kemudian juga respons itu juga baru. Kemudian juga termasuk lanud, lanud itu sendiri dalam perencanaan, kita berharap 2.400 hektare sendiri itu untuk lanud ya," imbuh Andika.


Kembali ke markas kodam dan perangkatnya, Andika menyampaikan dibutuhkan sekitar 800 hektare. "Nah, jadi total tadi kalau angkatan darat diperkirakan kebutuhan kita ada 800 hektare untuk menghadirkan, kodam baru dan perangkatnya," sambung dia.


Kembali ke markas TNI AU serta perangkatnya, total luasan markas yang dibutuhkan 2.700 hektare. "Untuk AU tadi, seperangkatnya termasuk lanud 2.700 hektare," tambah Andika.


Sementara itu, sisanya diperuntukkan buat matra AL. TNI akan membangun pangkalan TNI AL serta markas armada di sana.


Andika menjelaskan lebih lanjut, TNI juga akan meminta penambahan personel dari seluruh matra, dan dari seluruh Indonesia untuk ditugaskan di IKN.


"Penambahan yang kami maksud itu bukan berarti mereka (tentara) yang baru masuk (TNI), bukan. Kita akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Penggantinya (prajurit yang ditarik ke IKN) itulah yang kita ambil dari (prajurit) rekrutmen-rekrutmen baru," tutur Andika.


Sementara itu, terkait anggaran pembangunan markas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU baru, Andika enggan merinci. "Kalau anggaran, ini ada Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) yang juga partnernya pemerintah," pungkas dia.


Setara Provinsi Khusus

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal setara provinsi dengan kekhususan.


Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota. Namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus. "Indonesia telah memiliki sejumlah daerah yang diatur dengan kekhususan," kata Mendagri di Jakarta, Rabu (16/2).


Misalnya, Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah daerah tersebut memiliki kekhususan berbeda-beda. Contoh kekhususan Aceh yang memiliki Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan sebagainya. Kemudian kekhususan DKI Jakarta, tidak ada DPRD kabupaten/kota dan wali kota/bupatinya ditunjuk gubernur.


Sementara itu, untuk DIY, gubernur dan wakil gubernur dipilih tanpa melalui proses pemilu. Jabatan itu diduduki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. Sedangkan kekhususan Papua, memiliki UU tentang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus, serta gubernur dan wakil gubernurnya berasal dari masyarakat Papua asli. Maka, kekhususan IKN pun diatur juga.


Kekhususan IKN Nusantara yang dimaksud Mendagri, misalnya, kepala pimpinan disebut Kepala Kawasan Otorita. Dia setingkat menteri dengan bentuk pemerintahannya setingkat provinsi. Kekhususan kedua, katanya, diberi kewenangan luas untuk mempercepat proses pembangunan IKN.


Adapun kewenangan luas itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Urusan pemerintahan terbagi 3: urusan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah yang terdiri atas 32 urusan meliputi 24 urusan bersifat wajib dan 8 lainnya bersifat pilihan.


Dia ingin kawasan otorita diberi kewenangan seluas-luasnya urusan pemerintahan yang didelegasikan dan konkuren, sehingga memiliki keleluasaan sserta fleksibilitas untuk mengatur kawasan IKN. Tujuannya, supaya tidak terikat dengan kementerian/lembaga. Dia juga tidak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya. (detikcom/JK/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com