Masih Pandemi Corona, Gubernur Edy Kaji Kemungkinan Larang Mudik Lebaran

* Ma'ruf Amin: Belum Ada Keputusan Soal Mudik Lebaran

333 view
Masih Pandemi Corona, Gubernur Edy Kaji Kemungkinan Larang Mudik Lebaran
(Foto: Edi Wahyono/detikcom)
Ilustrasi Mudik di Tengah Pandemi
Medan (SIB)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bicara soal kemungkinan melarang mudik saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Dia mengingatkan kondisi pandemi Corona yang belum berakhir.

"Kalau memang (mudik) itu harus kita hentikan dulu, kita hentikan," kata Edy di rumah dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (22/3).

Edy mengatakan Lebaran memang merupakan hak warga untuk berkumpul dengan keluarganya. Meski demikian, dia menilai pemerintah bisa membuat kebijaka untuk menghentikan mudik demi mencegah penyebaran Corona.

"Lebaran itu haknya orang untuk berjumpa keluarganya. Tapi dalam kondisi seperti ini (pandemi virus Covid-19) nanti kita lihat. Pemerintah daerah juga punya hak," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk membentuk mekanisme khusus bagi pelaksanaan mudik Lebaran. Salah satu mekanisme yang akan diterapkan adalah pengetatan kepada yang bepergian.

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya dalam paparannya pada saat rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).

Dalam keterangan persnya dia menjelaskan pihaknya tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan mudik Lebaran. Misalnya, dengan mempersingkat masa berlaku alat screening Covid-19 seperti, GeNose, rapid test antigen, atau tes swab PCR.

Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melakukan jaga jarak, melakukan disinfeksi prasarana dan sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang, hingga pengaturan jadwal layanan. Meski demikian, Budi Karya mengatakan Kemenhub tidak berwenang untuk mengizinkan atau melarang masyarakat untuk mudik.

Belum Ada Keputusan
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah belum memutuskan terkait perizinan mudik lebaran. Ma'ruf menyebut, pemerintah saat ini masih mempertimbangkan terkait dampak-dampak yang akan ditimbulkan.

"Soal mudik lebaran itu belum kita putuskan, nanti tidak lama lagi, menjelang putusan Itu nanti akan ada putusan, prinsipnya itu kan yang akan kita pertimbangkan itu dampaknya seperti apa, kalau dibolehkan dan kalau dilarang dampak pada peningkatan penularan," kata Ma'ruf, usai tinjau vaksinasi Covid-19 di Lampung, Senin (22/3).

"Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan, pasti kalau dampaknya akan besar, pasti akan dilarang. kalau memang bisa diminimalisir tentu ada caranya, tapi putusannya nanti saya kira, yang terbaik," lanjutnya.

Ma'ruf mengatakan pemerintah akan mematangkan pembahasan terlebih dahulu. Dia menyebut pengumuman terkait mudik lebaran akan diumumkan segera.

"Sebentar lagi kan puasa, saya kira sebelum puasa ya Pak Doni ya, sebentar lagi lah, supaya semua hitungannya tepat karena memang mudik itu tradisi masyarakat kita, tetapi ada bahaya yang kita hadapi kalau itu kita buka, karena itu nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," tuturnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com