Massa GNPK-RI Tagih Janji Gubernur Tutup Tambang Emas Ilegal di Madina


176 view
Foto SIB/Danres Saragih
UNJUK RASA: Massa GNPK-RI berunjukrasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jumat (23/4) menagih janji Gubernur Edy Rahmayadi untuk menutup tambang illegal emas di Madina.
Medan (SIB)
Massa yang mengatasnamakan GNPK-RI Sumut berunjukrasa, Jumat (23/4) menagih janji Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar menutup tambang emas ilegal di Mandailingnatal (Madina) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan kehidupan perkampungan.

Aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Sumut itu diterima Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung.

Pada orasinya Koordinator Aksi Rasyid Habibi Daulay dan Koordinator Lapangan M Alfin Lubis, menagih janji Gubernur terkait pernyataannya yang tidak membiarkan praktik tambang emas yang tidak jelas dan tanpa izin operasional dari pemerintah.

Oleh karenanya pengunjukrasa mendesak Edy Rahmayadi mengambil tindakan tegas dengan menutup segera tambang emas liar yang sudah menyebabkan kerusakan alam di daerah itu. Massa juga meminta gubernur untuk membentuk Tim Penegak Hukum Percepatan untuk menghentikan tambang emas yang sampai saat ini masih beroperasi di Mandailingnatal, sebelum semakin rusaknya ekosistem dan memakan korban jiwa lebih banyak.

Menurut pengunjukrasa, sesuai hasil investigasi di lapangan, betapa terkejutnya saat menyaksikan kondisi dan lokasi penambangan emas ilegal tersebut yang sudah hancur-lebur di sepanjang aliran sungai.

Padahal sebelum penambangan ilegal beroperasi di Madina, air sungai tampak asri dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari bahkan menjadi sumber pendapatan bagi nelayan penangkap ikan air tawar.

Namun akibat kerakusan para penambang, air sungai kini telah berubah menjadi keruh dan terkontaminasi limbah berbahaya. Parahnya perbuatan penambang itu mengakibatkan hilangnya biota sungai sehingga ikan mengalami kepunahan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Basarin Yunus Tanjung mengatakan, saat ini Pemprov Sumut sedang membentuk tim dan sedang melakukan pemetaan terkait penanganan penambang galian C ilegal di Madina. Dan nanti hasilnya menjadi referensi untuk dilaporkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke pusat.

Karena menurut Basarin, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk pemberian izin maupun penindakan bukan lagi Pemprov Sumut melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.

Usai mendengar penjelasan itu, pengunjukrasa berharap agar Gubernur jangan memberi pernyataan saja di media akan menutup seluruh tambang emas ilegal, tetapi dia tidak menindak lanjutinya. "Kami tidak mau Gubernur asal berjanji janji saja, lebih bagus diam saja tak usah beri pernyataan di media tetapi tidak ditindak lanjuti," harap mereka. (A13/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com